Penguatan standar keselamatan bencana di desa wisata menjadi kebutuhan mendesak di Kabupaten Karangasem, seiring meningkatnya ancaman banjir, kekeringan, gelombang ekstrem, hingga erupsi Gunung Agung.

Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendorong agar mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tidak lagi dipandang sebagai kegiatan tambahan. Upaya tersebut perlu menjadi bagian dari perencanaan dan anggaran desa agar perlindungan terhadap warga maupun wisatawan dapat dilakukan sebelum bencana terjadi.

Penguatan tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana (PRB) dan adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes. Dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan) melalui A-PAD Indonesia, Karangasem melakukan koordinasi intensif pada 5-6 Agustus 2026 untuk memastikan aspek keselamatan masuk dalam tata kelola desa wisata.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem I Made Aditya Sugiharta mengatakan desa wisata tidak cukup hanya mengembangkan potensi pariwisata. Desa juga harus memiliki standar keselamatan yang jelas untuk melindungi masyarakat dan wisatawan ketika bencana terjadi.

“Keselamatan tidak bisa dibangun setelah bencana terjadi. Standar keselamatan harus dirancang sejak tahap perencanaan pembangunan desa, termasuk mempertimbangkan risiko banjir, kekeringan, longsor, dan ancaman lainnya,” kata Aditya.

Menurutnya, standar keselamatan desa wisata mencakup jalur evakuasi, sistem informasi risiko, pengelolaan lingkungan, kesiapsiagaan masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan. Seluruh komponen tersebut perlu menjadi bagian dari pembangunan desa agar penguatan keselamatan tidak bergantung pada program jangka pendek.

Mitigasi Belum Masuk Program Kebencanaan

Di tingkat desa, upaya penguatan mitigasi masih menghadapi sejumlah kendala. Pendamping Desa Kecamatan Abang, Nyoman Agus Juniantara, mengatakan banyak kegiatan yang sebenarnya berkaitan dengan mitigasi bencana telah dilakukan desa, tetapi belum secara eksplisit dimasukkan sebagai program penanggulangan bencana dalam dokumen maupun anggaran desa.

“Selama ini desa sudah melakukan berbagai kegiatan seperti pengelolaan lingkungan, penanganan sampah, atau pembinaan Linmas. Masalahnya, kegiatan-kegiatan itu belum diberi kerangka sebagai bagian dari mitigasi bencana,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu hambatan utama berkaitan dengan regulasi penggunaan anggaran desa. Anggaran kebencanaan yang bersumber dari Bidang Lima APBDes umumnya baru dapat direalisasikan setelah terdapat penetapan status keadaan gawat atau darurat.

Kondisi tersebut membuat desa kesulitan menggunakan anggaran untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum bencana besar terjadi.

Menurut Agus, pembinaan terhadap Linmas juga perlu diperluas. Selama ini Linmas lebih banyak berfokus pada ketertiban umum, padahal dapat menjadi ujung tombak kesiapsiagaan bencana di tingkat desa.

“Linmas bisa dilatih untuk mendukung evakuasi, penyebaran informasi, hingga kesiapsiagaan komunitas. Ini bagian dari standar keselamatan desa wisata yang harus diperkuat,” ujarnya.

Selain regulasi, desa juga menghadapi tantangan efisiensi anggaran transfer dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap kemampuan desa membiayai program prioritas. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus lebih selektif dalam menyusun rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.

Perencanaan Desa Jadi Momentum

Meski menghadapi berbagai kendala, Agus menilai saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memasukkan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan desa karena sebagian besar desa sedang menyusun perencanaan anggaran.

“Ini kesempatan agar aspek kebencanaan benar-benar masuk ke dalam dokumen perencanaan desa. Kalau sudah masuk ke perencanaan, maka desa memiliki dasar untuk membangun sistem keselamatan secara berkelanjutan,” katanya.

Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Ni Made Yati Widhaswari mengatakan perubahan iklim telah mengubah pola ancaman bencana di Karangasem.

Curah hujan ekstrem dapat memicu banjir dan longsor. Sementara musim kemarau yang lebih panjang meningkatkan risiko kekeringan. Di sisi lain, wilayah pesisir menghadapi ancaman gelombang ekstrem dan abrasi.

Karena itu, menurut Yati, keselamatan desa wisata harus dibangun sebagai sebuah sistem dan bukan sekadar proyek kebencanaan.

“Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi ketahanan masyarakat. Informasi risiko, pengelolaan air, perlindungan lingkungan, dan kesiapan komunitas harus menjadi satu kesatuan agar desa wisata benar-benar siap menghadapi bencana,” katanya.

Ia menjelaskan, penguatan standar keselamatan mencakup seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan.

Dengan pendekatan tersebut, desa wisata tidak hanya memiliki prosedur ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki mekanisme untuk mengurangi risiko sebelum bencana datang.

Bagi Agus yang juga warga Karangasem, penguatan standar keselamatan tersebut memiliki dampak langsung. Desa wisata yang memiliki jalur evakuasi, sistem peringatan dini, pelatihan kebencanaan, serta pengelolaan lingkungan yang baik akan lebih mampu melindungi masyarakat.

Kondisi tersebut juga dapat membantu menjaga layanan dasar tetap berjalan sekaligus meminimalkan korban dan kerugian ketika bencana terjadi.