Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, tetap berencana merealisasikan revitalisasi RSUD Buleleng melalui pinjaman daerah senilai Rp200 miliar kepada Bank BPD Bali. Peningkatan fasilitas rumah sakit dinilai mendesak karena keterbatasan kapasitas pelayanan menyebabkan ribuan pasien harus dirujuk ke Denpasar setiap tahun.

Sutjidra menyebut, setiap hari terdapat sekitar 25 pasien yang membutuhkan layanan gawat darurat, tetapi belum dapat terlayani di RSUD Buleleng. Selain itu, sekitar 11 ribu pasien setiap tahun harus dirujuk ke rumah sakit di Denpasar akibat keterbatasan fasilitas dan kemampuan pelayanan medis.

“Kita ini rumah sakit tipe B satu-satunya di utara, tetapi sarana dan prasarananya belum memenuhi. Artinya, kapasitas dan alat kesehatannya harus ditingkatkan,” ujar Sutjidra, Selasa (10/11).

Menurut Sutjidra, revitalisasi tidak hanya mencakup penambahan fasilitas dan peralatan medis, tetapi juga peningkatan kompetensi dokter spesialis. Pemkab Buleleng mendorong dokter spesialis mengembangkan kemampuan hingga jenjang subspesialis, terutama pada bidang ginjal, pencernaan, dan geriatria atau penanganan pasien lanjut usia.

Sutjidra mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Buleleng agar dokter spesialis menandatangani pakta integritas untuk meningkatkan kompetensi masing-masing.

“Contohnya layanan geriatria untuk lansia. Ini penting, supaya ke depan yang lansia tidak dipingpong, bahkan sampai dirujuk ke Sanglah (RSUP Prof. Ngoerah),” katanya.

Direktur RSUD Buleleng, dr. I Ketut Suteja Wibawa, Sp.KK, membenarkan masih adanya keterbatasan kapasitas pelayanan. Ia mengungkapkan, rumah sakit tersebut rata-rata menerima 85 ribu pasien rujukan setiap tahun. Pasien berasal dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit lain di Buleleng, termasuk dari Kabupaten Karangasem dan Jembrana.

Dari jumlah tersebut, sekitar 12,96 persen atau setara 11 ribu pasien belum dapat ditangani sehingga harus dirujuk ke Denpasar.

“Karena status RSUD Buleleng sebagai tipe B, maka rumah sakit lain di Buleleng termasuk dari Karangasem dan Jembrana juga merujuk ke kami. Tapi tidak bisa kami tangani semuanya, karena memang keterbatasan kapasitas tempat tidur, utamanya tempat tidur untuk layanan intensif,” jelas Suteja.

Selain keterbatasan tempat tidur, RSUD Buleleng juga belum memiliki sejumlah peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk menangani kasus tertentu. Ketersediaan dokter dengan kompetensi khusus juga masih menjadi kendala.

“Ada juga beberapa kompetensi dokter yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya pasien-pasien ini terpaksa kami rujuk ke Denpasar,” tambahnya.

Untuk mendukung revitalisasi, Pemkab Buleleng berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada Bank BPD Bali. Sutjidra juga menyebut Kementerian Kesehatan telah menjanjikan dukungan untuk peningkatan layanan poliklinik dan medical check-up di RSUD Buleleng.

Namun, rencana pinjaman daerah tersebut sebelumnya mendapat keberatan dari Fraksi Gerindra DPRD Buleleng. Dalam rapat internal DPRD pada Rabu (28/10), Wakil Ketua III DPRD Buleleng, I Kadek Widana, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran.

Politisi Partai Gerindra itu menilai pembenahan fasilitas dan tenaga kesehatan di RSUD Tangguwisia serta RSUD Giri Emas juga perlu mendapat perhatian. Dengan demikian, peningkatan pelayanan kesehatan dapat dirasakan masyarakat di wilayah barat maupun timur Buleleng.