Keberadaan data yang secara periodik dilansir oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) memegang peran penting dalam menentukan arah pembangunan Bali, sehingga program-program yang diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terarah dan tepat sasaran.
Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam arahannya saat menerima paparan dari Kepala
BPS Bali terkait hasil
pembangunan daerah Bali, di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor
Gubernur Bali, Rabu (17/1).
“Data memegang
peran yang amat penting, dan sekaligus kompas kita dalam melangkah sehingga kita tidak tersesat. Dengan itu pembangunan yang kita lakukan akan tepat sasaran, “tuturnya.
Lebih lanjut dalam rapat yang turut dihadiri Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali, Gubernur Pastika juga menginstruksikan agar data yang disajikan BPS dijadikan acuan dalam bekerja terutama bagi para pejabat struktural mulai dari eselon dua hingga eselon empat sehingga program kerja yang disusun benar-benar menyentuh langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bali.
Tidak hanya itu, Gubernur juga meminta agar data BPS diteruskan ke Bupati/Walikota se-Bali dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat evaluasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Mari kita fokus bekerja. Rumuskan dan tentukan langkah yang nyata untuk mengurai kemiskinan di Bali, “ imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPS Bali Adi Nugroho dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dilansir BPS Bali pada tanggal 2 Januari 2018, bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada bulan September 2017 di Bali mencapai 176,48 ribu orang (4,14 persen), turun sebesar 3,65 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang berjumlah 180,13 ribu orang (4,25 persen).
Ditambahkannya selama periode Maret 2017-September 2017, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 3,58 persen, turun menjadi 3,46 persen pada September 2017, dan demikian halnya persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 5,45 persen pada Maret 2017 menjadi 5,42 persen pada September 2017.
“Penghitungan estimasi ini berangkat dari pengukuran secara sample yang dihitung dua kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan September, bulan Maret mewakili musim panen dan September mewakili musim panceklik “ imbuhnya.
Ditambahkan Adi Nugroho penghitungan konsep kemiskinan secara makro berdasarkan pada konsep yang digunakan BPS berdasar pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, disamping itu pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep moneter yang memandang kemiskinan sebagai kekurangan penghasilan (uang) yang ditunjukkan oleh kemampuan pengeluaran rumah tangga.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Bali juga menyampaikan bahwasannya untuk daerah perkotaan faktor perumahan, beras dan upacara keagaamaan menjadi tiga hal yang paling berpengaruh dalam membentuk garis kemiskinan, sedangkan untuk di desa, beras, perumahan dan rokok kretek filter menjadi tiga hal utama yang berpengaruh dalam membentuk garis kemiskianan.
Di akhir paparannya, Kepala BPS Bali menyampaikan berdasarkan keadaan per Maret 2017, tiga besar Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di Bali adalah Kabupaten Karangasem dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,55 %, di posisi kedua Kabupaten Klungkung sebesar 6,29 % dan Kabupaten Buleleng di peringkat ketiga dengan besaran angka kemiskianan 5,74 %.
