Indonesia Kaji Kerja Sama Informasi dan Intelejen dengan AS

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Indonesia Kaji Kerja Sama Informasi dan Intelejen dengan AS

Badung

Jumat, 8 November 2013, 05:54 WITA Follow

hukumonline.com/ilustrasi

BERITABALI.COM, BADUNG.

Beritabali.com, Nusa Dua. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah pengkajian kerja sama pertukaran informasi dan intelejen dengan negara-negara yang diberitakan telah melakukan penyadapan seperti Australia dan Amerika Serikat.

Marty memaparkan bahwa dalam berbagai kesempatan terkait penyadapan tersebut telah dikonfirmasi ke sejumlah negara yang diduga melakukan tindakan tersebut. "Jawaban mereka tetap sama, bahwa mereka tidak bisa mengkonfirmasi ataupun menyangkal pemberitaan tersebut," ujar Marty di sela pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) VI di BNDCC Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2013).

Melihat realita itu, Marty menegaskan bahwa penting melakukan evaluasi kerja sama dalam bidang informasi dan intelejen kepada negara tersebut.

"Kita tentunya harus merefleksi, mengkaji bagaimana sekarang ke depannya kerja sama kita terkait pertukaran informasi, pertukaran intelejen dengan negara-negara yang
tidak bisa memberikan konfirmasi apakah aksi penyadapan seperti ini dilakukan,"
tegasnya.

Menurut Marty, berdasarkan informasi yang diterimanya bahwa dalam waktu dekat Kepala BIN akan bertemu perwakilan AS untuk membahas soal aksi penyadapan.

"Ke depannya apakah kita bisa memperoleh dari negara-negara ini di masa mendatang, tidak ada tindakan yang mengingkari atau tidak selaras dengan semangat persahabatan antarnegara. Ini yang perlu kita pastikan," jelasnya.

Selama ini, sambung Marty secara resmi Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia maupun AS memiliki kerja sama dalam bidang pertukaran informasi dan intelejen. Aksi penyadapan itu, bagi Marty tidak selaras dengan semangat persahabatan antarnegara.

"Kalau ada dari kerja sama yang resmi ini mereka juga tetap merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah penghimpunan informasi di luar kerangka yang resmi, ini membuat kita mempertanyakan apa dan bagaimananya. Yang paling terganggu dari semua proses ini adalah rasa saling percaya. Ini yang terganggu sekali," tutur Marty.

Untuk itun Marty mengimbau agar negara-negara yang diberitakan melakukan aksi penyadapan untuk melakukan upaya dan langkah untuk memulihkan kepercayaan masing-masing negara. "Saya kira pihak-pihak yang diberitakan melakukan kegiatan ini harus melakukan upaya untuk menciptakan saling kepercayaan antar negara," pinta Marty.(dws)