Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID:


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




Negara Emitor Mesti Bayar Ganti Rugi Rusaknya Iklim

Nusa Dua

Selasa, 4 Desember 2007, 15:53 WITA Follow
Beritabali.com

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BADUNG.

Koordinator Iklim Friends of Earth International (FOEI)/Walhi, Stephanie Long menegaskan, negara-negara kaya penghasil emisi (Negara Emitor) seharusnya membayar hutang-hutang atas rusaknya iklim kepada negara berkembang secara radikal untuk mengurangi emisi.

 

Negara industri juga harus membantu komunitas yang rentan terhadap dampak perubahan iklim tersebut.


FOEI/Walhi mendesak para anggota yang terlibat dalam pembahasan UNFCCC COP MAP 13, untuk bisa mendorong Mandat Bali yang membahas tentang krisis iklim, termasuk mengawasi komitmen negara maju yang ambisius mengurangi gas emisi dari negara berkembang, ujar Stephanie, di Nusa Dua, Selasa (4/12).



FOEI sendiri, kata Stephanie, saat ini tengah berusaha melakukan negosiasi dalam event ini agar negara maju (industri) bisa menyetujui agenda dan bernegosiasi guna menghasilkan suatu kerangka kerja internasional untuk pengurangan emisi sampai 2012.

Sebab, negara-negara maju secara legal terikat dalam pembagian kerja guna mengurangi emisi karbon, dan mereka memang harus yang paling bertanggung jawab.

Selain itu, lanjut Stephanie, FOEI juga menyetujui pendanaan terhadap negara-negara miskin di dunia sehingga mereka bisa membangun dengan tingkat (emisi) karbon yang rendah secara ekonomis dan dapat melakukan adaptasi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Stephanie sendiri juga memprihatinkan tentang dijadikannya agrofuel sebagai solusi dalam mengatasi perubahan iklim. Sebab sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa produksi agrofuel merusak lingkungan dan pada beberapa kasus justru meningkatkan emisi GRK (gas rumah kaca).

Stephanie menyebutkan, populasi penduduk di Indonesia sendiri mencapai hamper 200 jutaan orang, dan 40 jutaan di antaranya adalah 'Indigenous People' (suku-suku asli) di Indonesia. Mereka adalah komunitas asli dan masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan sumber-sumber alam.



Namun, area luas hutan yang digunakan oleh masyarakat adat dan suku-suku asli secara tradisional untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya, telah diambil alih untuk dijadikan penanaman monokultur yang kebanyakan tanaman jenis kelapa sawit. (sss)

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Reporter: bbn/ctg



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami