Reklamasi Teluk Benoa Negatif Bagi Pariwisata Budaya

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Reklamasi Teluk Benoa Negatif Bagi Pariwisata Budaya

Selasa, 16 Juli 2013, 22:25 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, TABANAN.

DPD PDIP Bali akhirnya mengeluarkan sikap resmi menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa seluas 838 hektar oleh PT TWB dengan hak konsesi 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. PDIP berpendapat, reklamasi Teluk Benoa akan berdampak negatif bagi kelangsungan pariwisata budaya Bali

Dalam rapat koordinasi DPD PDIP Bali dan jajaran Fraksi PDIP DPRD Bali hari ini (16/7/2013) PDI P Bali secara tegas menolak SK Gubernur Bali Made Mangku Pastikasoal izin reklamasi. PDIP memandang dengan sendirinya SK itu batal demi hukum karena tidak sesuai dengan rekomendasi dewan, melabrak berbagai aturan hukum, dan belum ada studi kelayakan (FS) final sehingga SK perlu dicabut.

"Kesimpulan rapat, bahwa PDIP tegas menolak rencana reklmasi itu," ujar Ketua Fraksi PDI P DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, usai rapat koordinasi menyikapi rencana reklamasi.

Rapat yang digelar tertutup dipimpin Ketua DPD PDIP Bali AA Ngurah Oka Ratmadi dan dihadiri seluruh pengurus DPD serta Fraksi PDI P DPRD Bali itu memutuskan tiga hal penting. Keputusan pertama, PDIP Bali dengan tegas menolak rencana reklamasi dan keluarnya SK izin reklamasi itu.

"Kami menolak reklamasi di Teluk Benoa karena belum ada FS final dari Tim Unud. Kami juga meminta ada kajian pembanding, uji lab tsunami dan uji lab pantai. Proses itu harus benar- benar objektif dan transaparan," jelasnya.

Keputusan kedua, PDIP mengharapkan pembangunan Bali menjadi bagian rakyat Bali dan tidak semata-mata Bali menjadi milik investor. Segala bentuk kegiatan investasi di Bali yang berkaitan dengan pariwisata dan berdampak pada kerusakan lingkungan, rakyat Bali memiliki hak mengawal dan ambil bagian atas proses itu supaya rakyat Bali tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

"Ketiga, PDIP tetap mempertahankan pembangunan pariwisata berwawasan budaya. Reklamasi ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan pariwisata budaya apalagi Bali Selatan sudah over capacity," imbuhnya.(dws)