SAKIP Pemkot Denpasar Hanya Naik 1,35 di Tahun 2017

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

SAKIP Pemkot Denpasar Hanya Naik 1,35 di Tahun 2017

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Rabu, 31 Januari 2018, 21:45 WITA Follow

Beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar hanya naik 1,35 di tahun 2017. Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menunjukkan SAKIP Pemkot Denpasar mendapatkan peringkat 'B' dengan nilai 62,91. Sedangkan pada tahun 2016 nilai SAKIP Pemkot Denpasar sebesar 61,56.

Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara pada keteranganya dalam rilis yang diterima redaksi pada Rabu (31/1) mengungkapkan bahwa hasil ini akan menjadi sebuah acuan untuk selalu berusaha maksimal dalam meningkatkan efesiensi guna memaksimalkan SAKIP Pemkot Denpasar di tahun berikutnya.

"Tahun 2017 ini Pemkot Denpasar sudah mengalami peningkatan, tentu kedepanya Pemkot Denpasar akan terus berupaya memaksimalkan anggaran dalam setiap program atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan capaian di tahun berikutnya," ujar Rai Iswara.

Rai Iswara mengatakan bahwa peningkatan hasil evaluasi SAKIP Kota Denpasar ini tidak lepas dari komitmen Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakilnya IGN Jaya Negara bersama seluruh jajaran untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Hal ini diwujudkan dengan penerapan E-Planning dan E-Budgeting secara maksimal. Sehingga hasil yang baik dalam penggunaan anggaran dapat diraih Pemkot Denpasar di tahun 2017.

Dalam arahannya, Menpan-RB, Asman Abnur menjelaskan bahwa evaluasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan salah satu upaya Kementrian PAN-RB dalam rangka meminimalisir adanya inefisiensi anggaran.

Sehingga, nantinya dalam setiap program yang dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota selalu mengupayakan pemanfaatan anggaran yang maksimal.