Sebelum Jabatan Berakhir, Gubernur Targetkan Pergub Penyandang Disabilitas Tuntas

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Sebelum Jabatan Berakhir, Gubernur Targetkan Pergub Penyandang Disabilitas Tuntas

Selasa, 6 Maret 2018, 17:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menargetkan untuk menyelesaikan dan mendorong pengesahan beberapa rancangan Pergub tentang penyandang disabilitas sebelum masa jabatannya berakhir.

Hal ini disampaikannya saat menerima perwakilan beberapa organisasi penyandang disabilitas di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (6/3). Gubernur Pastika mengatakan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas adalah kewajiban negara.

“Salah satu kewajiban pemerintah adalah harus hadir dan memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada penyandang disabilitas,” kata mantan Kapolda Bali ini.

Sebagai tindak lanjut pengesahan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, beberapa perwakilan organisasi penyandang disabilitas seperti Yayasan Puspadi, Yayasan Pertuni, Yayasan Bunga Bali, HWDI, Yayasan NPC, Yayasan Bhakti Senang Hati, Bali Deaf Community, PPDI yang didampingi perwakilan anggota DPR RI Tutik Kusuma Wardani bertemu dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk menyampaikan beberapa harapan terkait implementasi Perda tersebut.

Direktur PUSPADI Bali I Nengah Latra mengatakan sebagai daerah yang sudah memiliki Perda yang kompatibel dengan penyandang disabilitas serta daerah yang dikunjungi wisatawan, Bali masih menghadapi masalah keterbatasan akses untuk penyandang disabilitas.

Oleh karena itu Ia berharap Gubernur Pastika dapat mendorong pengesahan Pergub sebagai tindak lanjut Perda yang sudah ada. Menurutnya ada sembilan rancangan Pergub dan SK Gubernur tentang turunan Perda penyandang disabilitas yang sudah disusun tim.

Pihaknya bersama dengan organisasi terkait sudah melakukan pertemuan sebanyak 95 kali dan melakukan sosialisasi rancangan pergub tersebut. “Yang paling mendesak saat ini adalah pergub tentang keberadaan komite. Ini yang menjadi sorotan nasional,” ujarnya.