Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 26 Oktober 2026
Wali Kota Sabang Usul Legalisasi Ganja Medis untuk Dongkrak PAD, Gantikan Dana Otsus
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Wali Kota Sabang, Zulkifli Adam, membuat pertemuan antara Badan Legislasi DPR RI dan Forkopimda Aceh di Anjong Mon Mata, Selasa (21/10/2025), menjadi riuh dengan usulan yang tidak biasa.
Dalam forum tersebut, pria yang akrab disapa Teungku Agam itu mengemukakan wacana legalisasi ganja untuk keperluan medis di Aceh.
“Ini bukan untuk dikonsumsi secara bebas dan terbuka, namun semata-mata diproduksi untuk medical atau medis,” kata Teungku Agam.
Menurutnya, legalisasi ganja medis dapat menjadi solusi jangka panjang bagi Aceh dalam menghadapi berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2027. Jika dikelola dengan baik dan sesuai aturan, komoditas tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
“Di Thailand, yang melegalkan ganja, harga per kilogram mencapai Rp30 juta, kalau di sini dijual dengan harga Rp15 juta saja pasti laku keras,” ujarnya disambut tawa para peserta pertemuan.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran Forkopimda Aceh, termasuk Kapolda dan Kajati, atas keberaniannya mengusulkan wacana tersebut. Ia menegaskan bahwa gagasan itu murni demi kemajuan ekonomi daerah.
“Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon bapak pimpinan, tanah kami Aceh ini sangat subur. Kami tak mau lagi berpikir tentang Dana Otsus yang akan habis tahun 2027, tapi izinkan kami untuk menanam ganja secara legal Pak,” ujarnya.
Selain mengusulkan legalisasi ganja medis, Wali Kota Sabang juga menyoroti potensi besar Pelabuhan Sabang yang dinilainya belum tergarap maksimal. Ia mengingatkan, pada masa kolonial Belanda, Pelabuhan Besar Sabang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Asia.
Kini, Sabang memiliki sumber air melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk melayani kapal-kapal asing yang melintas di perairan tersebut. Menurutnya, lebih dari 1.000 kapal melintas setiap tahun, termasuk dari India, namun terhambat oleh belum adanya kepastian hukum bagi kapal singgah di Sabang.
“Melalui forum ini yang dihadiri anggota Banleg DPR RI 40 lebih, kami minta dan mohon juga dicantumkan salah satunya kepastian hukum soal kapal singgah di Pelabuhan Sabang, terutama untuk isi bahan bakar dan air,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Banleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menjaring saran dan masukan dari tokoh masyarakat serta akademisi Aceh sebagai bahan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan produktif. Bob Hasan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan optimistis seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penting dalam pembahasan revisi UUPA di DPR RI. (sumber: Aceh Herald)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/net
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5880 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4617 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2583 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2228 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2206 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan