Warga Pegayaman Tolak Proyek Shortcut 9–10, Ganti Rugi Dinilai Tak Sesuai

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Warga Pegayaman Tolak Proyek Shortcut 9–10, Ganti Rugi Dinilai Tak Sesuai

Senin, 6 April 2026, 21:28 WITA Follow

beritabali/ist/Warga Pegayaman Tolak Proyek Shortcut 910, Ganti Rugi Dinilai Tak Sesuai.

BERITABALI.COM, BULELENG.

Rencana pemasangan papan proyek pembangunan shortcut titik 9–10 di wilayah Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, mendapat penolakan dari warga setempat, Senin (6/4).

Aksi ini dipicu ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai ganti rugi lahan yang dianggap tidak sesuai dengan harga pasaran.

Situasi sempat memanas ketika petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali datang ke lokasi untuk memasang plang proyek dengan pengamanan aparat TNI dan Polri. Warga yang merasa haknya belum terpenuhi langsung menghadang dan meminta kegiatan tersebut dihentikan.

Sejumlah pemilik lahan menyebut harga yang ditetapkan terlalu rendah. Mereka mengaku hanya menerima penawaran sekitar Rp 19,4 juta per are, sementara harga tanah di wilayah tersebut berkisar antara Rp 37 juta hingga Rp 50 juta per are.

Selain itu, nilai ganti rugi tanaman seperti pohon cengkih juga dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kuasa hukum warga, Hilman Eka Rabbani, pada Senin (6/4) mengatakan warga meminta pemerintah untuk menghentikan sementara aktivitas proyek di lahan yang terdampak hingga tercapai kesepakatan yang adil.

“Kegiatan sebaiknya dihentikan dulu sampai ada penyelesaian yang jelas dan adil bagi masyarakat,” ujarnya.

Hilman juga mendorong adanya penilaian ulang oleh pihak independen agar proses penentuan ganti rugi lebih transparan.

“Penilaian harus dilakukan secara terbuka oleh appraisal independen,” tegasnya.

Menurutnya, seluruh komponen yang terdampak harus dihitung secara menyeluruh, mulai dari tanah, tanaman, bangunan, hingga potensi kerugian lainnya. “Jangan sampai ada hak warga yang terlewat, semua harus dihitung dengan jelas,” imbuh Hilman.

Saat ini, sekitar 14 kepala keluarga dengan total 19 bidang lahan disebut belum menyelesaikan proses ganti rugi. Kondisi ini menjadi alasan utama warga menolak pemasangan papan proyek. “Selama ini belum tuntas, jadi wajar warga menolak,” katanya.

Meski demikian, warga menegaskan tidak menolak pembangunan shortcut yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Mereka hanya meminta proses berjalan transparan dan memberikan kompensasi yang layak. “Kami tidak menolak pembangunan, tapi hak masyarakat harus dipenuhi secara adil,” tegasnya.

Hilman menyebut warga telah menempuh berbagai jalur, mulai dari menyampaikan aspirasi ke DPRD hingga bersurat kepada Gubernur Bali. Namun hingga kini belum ada kesepakatan. Sebagai bentuk protes, spanduk penolakan juga dipasang di sekitar lokasi proyek.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Bali, Yoni Santhia, mengaku persoalan tersebut masih dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kami masih menunggu rapat Forkopimda dalam waktu dekat, jadi mohon bersabar,” singkatnya.