Listrik Jadi Kendala Pembangunan Perumahan di Indonesia

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Listrik Jadi Kendala Pembangunan Perumahan di Indonesia

Sanur

Selasa, 28 Oktober 2008, 18:56 WITA Follow

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Masalah listrik dan ketersediaan air minum ternyata menjadi masalah serius dalam merealisasikan pembangunan perumahan di Indonesia. Hal ini juga diakui Menteri Negara Perumahan Rakyat Mohammad Yusuf Asy'ari.

"Masalah listrik dan air masih menjadi kesulitan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan di Indonesia," ujar Yusuf Ansy'ari di Sanur Selasa sore tadi. Kesulitan listrik dan juga air minum ini juga bedampak terhadap penundaan penerbitan KPR bersubsidi dan berujung pada tidak bisa diserapnya subsii perumahan.

Untuk mendukung pemenuhan listrik perumahan yang dibangun sampai saat ini sedikitnya diperlukan 10 ribu Mega Watt. Terkait masalah tersebut, kini sedang diusahakan pembangunan pembangkit listrik dengan tenaga surya, panas bumi dan tenaga angin.

"Paling cepat kebutuhan listrik itu akan terpenuhi pada tahun 2009," ujar Yusuf Asy'ari.

Selain listrik dan air minum Kementerian Negara Perumahan Rakyat masih mencatat ada 5 kendala lainnya yang menjadi hambatan dalam pembangunan perumahan. Yakni, ketersediaan dan mahalnya harga tanah untuk pengembangan perumahan, proses perijinan, masih adanya kebijakan fiskal yang belum mendukung penyediaan rumah bagi MBM (BPHTB, Pppn Masukan, Pph final), dan juga daya beli makin menurun.

Realisasi pembangunan rumah baru layak huni (RsH) sejak 2005 hingga September 2008 mencapai antara lain, 377.446 unit RsH (rumah sederhana Sehat) untuk yang bersubsidi, dan 240.960 unit RsH yang non subsidi. Sedangkan rumah khusus dan rehabilitasi pasca bencana di Aceh, Yogyakarta sebanyak 396.891 unit.

Sementara pembangunan rumah susun swadya sebanyak 19.667 unit, perumahan swadaya 2.431.076 unit, dan penataan kawasan sebanyak 54 kawasan dengan luas 7.319 hektare.