BPK : Banyak Rekening

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Negara

Kamis, 12 Februari 2009, 15:38 WITA Follow

images.google.com

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Kebocoran keuangan baik di daerah maupun di pusat salah satunya disebabkan lantaran banyaknya rekening-rekening "liar" yang tidak dilaporkan oleh penyelenggara negara. Hal itu yang mengakibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak memberikan opini disclaimer terhadap hasil pemeriksaan keuangan di lembaga-lembaga penyelenggara negara tersebut.

"Selama tahun 2007, masih banyak keuangan pemerintah terutama di pusat yang masih disclaimer karena banyak rekening-rekening 'liar' yang tidak dilaporkan. Sampai saat ini rekening-rekening tersebut masih diselidiki oleh KPK," terang Kepala Perwakilan Bali BPK RI, I Gede Kastawa saat menyampaikan sosialisasi kebijakan umum audit BPK terhadap keuangan daerah di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Kamis (12/2).

Dalam menuwujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pria asal Bondalem, Buleleng ini menegaskan selain akan mengaudit laporan keuangan daerah karena wajib dilakukan mandatory, pihaknya juga membidik kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kegiatan-kegiatan yang menyerap anggaran cukup banyak dan kegiatan-kegiatan yang rawan KKN.

"Nantinya hasil pemeriksaan BPK akan memberikan opini yang bisa berupa wajar tanpa perkecualian, wajar dengan perkecualian, disclaimer dan tidak wajar," jelasnya.

Dari pengalaman audit yang telah dijalaninya, mantan Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta dan Banten ini memberikan gambaran kalau sebagian besar kesalahan pengelolaan keuangan daerah disebabkan karena perencanaan anggaran belum dapat dijadikan kendali pelaksanaan anggaran. "Selain itu ada juga karena kelalaian petugas yang disebabkan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan melaksanakan tugas tersebut," terangnya.

Kastawa juga tidak memungkiri kalau kesalahan pengelolaan anggaran juga disebabkan karena seringnya terjadi perubahan aturan yang terkait pengelolaan keuangan daerah serta adanya struktur birokrasi yang belum mengacu kepada ketentuan yang berlaku.