Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 6 Mei 2026
BPK : Banyak Rekening
Negara
images.google.com
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Kebocoran keuangan baik di daerah maupun di pusat salah satunya disebabkan lantaran banyaknya rekening-rekening "liar" yang tidak dilaporkan oleh penyelenggara negara. Hal itu yang mengakibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak memberikan opini disclaimer terhadap hasil pemeriksaan keuangan di lembaga-lembaga penyelenggara negara tersebut.
"Selama tahun 2007, masih banyak keuangan pemerintah terutama di pusat yang masih disclaimer karena banyak rekening-rekening 'liar' yang tidak dilaporkan. Sampai saat ini rekening-rekening tersebut masih diselidiki oleh KPK," terang Kepala Perwakilan Bali BPK RI, I Gede Kastawa saat menyampaikan sosialisasi kebijakan umum audit BPK terhadap keuangan daerah di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Kamis (12/2).
Dalam menuwujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pria asal Bondalem, Buleleng ini menegaskan selain akan mengaudit laporan keuangan daerah karena wajib dilakukan mandatory, pihaknya juga membidik kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kegiatan-kegiatan yang menyerap anggaran cukup banyak dan kegiatan-kegiatan yang rawan KKN.
"Nantinya hasil pemeriksaan BPK akan memberikan opini yang bisa berupa wajar tanpa perkecualian, wajar dengan perkecualian, disclaimer dan tidak wajar," jelasnya.
Dari pengalaman audit yang telah dijalaninya, mantan Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta dan Banten ini memberikan gambaran kalau sebagian besar kesalahan pengelolaan keuangan daerah disebabkan karena perencanaan anggaran belum dapat dijadikan kendali pelaksanaan anggaran. "Selain itu ada juga karena kelalaian petugas yang disebabkan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan melaksanakan tugas tersebut," terangnya.
Kastawa juga tidak memungkiri kalau kesalahan pengelolaan anggaran juga disebabkan karena seringnya terjadi perubahan aturan yang terkait pengelolaan keuangan daerah serta adanya struktur birokrasi yang belum mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
Reporter: bbn/dey
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 503 Kali
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 396 Kali
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 387 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang