Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 14 Juli 2026
Pangdam Udayana Warning Pengacau Pilpres
Denpasar
images.google.com
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Panglima Komando Daerah Militer IX Udayana Mayor Jenderal TNI Hotmangaradja Pandjaitan meminta kepada semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban pilpres besok. Jika Pemilu terganggu, duet aparat keamanan (TNI-Polri) akan berada di garda terdepan untuk memberikan sanksi terhadap pengacau.
Demikian ditegaskan Panglima Komando Daerah Militer IX Udayana Mayor Jenderal TNI Hotmangaradja Pandjaitan, pada apel persiapan pengamanan Pemilihan Presiden di Lapangan Renon, Denpasar, Selasa (7/7).
Pangdam mengingatkan semua orang ikut menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilihan Presiden, Rabu (8/7).
“Jangan coba-coba berpikir untuk mengacaukan Pilpres karena kami akan menghadapinya dengan tegas,” ujarnya.
Ditegaskannya, TNI akan saling bahu membahu melanjutkan pengamanan bersama jajaran Kepolisian Daerah Bali, dalam pelaksanaan Pilpres.
“Selama saya menjadi Pangdam, tidak ada yang bisa memaksakan kehendaknya,” tegasnya.
Dikatakannya, masyarakat sekarang ini sudah dewasa berdemokrasi. Namun, Pangdam menegaskan, aparat keamanan akan bersiap diri untuk menghadapi situasi yang terburuk.
Idealnya, tandas Pangdam, hingga kini, belum ada laporan pihak intelijen mengenai potensi gangguan keamanan menjelang Pilpres.
Pernyataan tegas, juga disampaikan Kapolda Bali Irjen Pol. T. Ashikin Husein.
Dikatakannya, untuk wilayah Bali, belum ada yang tergolong kategori daerah rawan keamanan.
Namun, ada kerawanan geografis seperti di daerah Nusa Penida, Klungkung yang harus melalui laut. Selain itu tidak ada.
Kapolda Ashikin memaparkan, setiap TPS di luar Kota Denpasar akan dijaga satu anggota polisi. Sedangkan di TPS yang ada Denpasar akan dijaga satu atau dua personel polisi.
Pertimbangannya karena keterbatasan personel dan daya jangkaunya dekat,” tegasnya.
Terkait keputusan Mahkamah Konstitusi soal diperbolehkannya pemilih menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan KTP dan diperkirakan berpotensi menimbulkan gangguan, kata Kapolda Ashikin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPUD dan KPPS di masing-masing TPS.
Jelasnya, kata Kapolda, penggunaan tinta agar diberlakukan dengan baik sehingga para pemilih tidak bisa pindah menggunakan hak pilihnya. (Spy)
Reporter: -
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3679 Kali
Positif Ekstasi, Kanit Reskrim Polsek Kuta Ditahan Propam Polda Bali
Dibaca: 1353 Kali
Risiko terhadap Momentum Digital Indonesia
Dibaca: 1233 Kali
Menhub Setuju Bandara Letkol Wisnu Dikembangkan di Bali Utara
Dibaca: 1084 Kali
The Greatest Showcase Jadi Event Mermaid Pertama Terbesar di Indonesia
Dibaca: 1075 Kali
ABOUT BALI
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
