SK Gubernur Soal Reklamasi Teluk Benoa Prematur

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

SK Gubernur Soal Reklamasi Teluk Benoa Prematur

Selasa, 16 Juli 2013, 20:19 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Sekretaris DPD PDI P Bali Nyoman Adi Wiryatama menyatakan, lahirnya SK izin reklamasi Teluk Benoa oleh Gubernur Bali sangat prematur dan juga bertentangan dengan rekomendasi dewan.

"SK ini keluarnya sangat prematur. Kami juga sudah membaca rekomendasi dewan, jelas di sana rekomendasi melanjutkan study (kajian), tetapi eksekutif sudah buru-buru mengeluarkan SK izin reklamasi. Jadi kami jelas menolak SK izin reklamasi itu," tegasnya, di Denpasar, Selasa (16/7/2013).

PDIP juga beranggapan SK izin reklamasi itu cacat hukum karena melabrak berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

"Mestinya SK itu dicabut karena menyimpang dari peraturan hukum dan rekomendasi dewan. Jadi SK itu otomatis batal demi hukum dan tidak memenuhi syarat," tambahnya.

Menurut Adi, kalau SK itu tidak dicabut oleh gubernur dan rencana reklamasi dipaksakan dilanjutkan maka PDIP sebagai partai besar di Bali tak mau disepelekan dan akan mengambil sikap tegas.

"Kami selaku partai besar tidak mau dihakimi sepihak. Kami akan berjuang menolak reklamasi melalui Fraksi PDIP DPRD Bali. Fraksi kami akan di depan melaksanakan amanat partai menolak reklamasi. Tentu ketika reklamasi ini dilanjutkan, tentu ada tindakan tegas dari PDI P," tantangnya.

Mantan Bupati Tabanan itu menilai reklamasi ini hanya akan memperparah kerusakan lingkungan Bali. Ia mencontohkan, reklamasi yang sudah dilakukan misalnya di Kawasan Nusa Dua berdampak pada parahnya abrasi di pantai-pantai di Gianyar dan Klungkung.

"Sikap kami sudah final menolak reklamasi itu," tutupnya.(dws)