Beritabali.com. Negara. Kebijakan Pemerintah Jawa Timur untuk menghapus tempat-tempat bisnis esek-esek atau lokalisasi ternyata ditanggapi dingin oleh Pemkab Jembrana. Padahal sejumlah pihak mengkwatirkan kebijakan tersebut akan berimbas di Jembrana lantaran dipastikan para pekerja seks komersial (PSK) akan eksodus ke daerah terdekat termasuk Jembrana.

Ketua Umum LSM Forum Kebangkitan Masyarakat Jembrana (FKMJ) Gusti Putu Noder mengatakan, kebijakan Pemerintah Jawa Timur tersebut tentunya sangat berdampak terhadap Jembrana. Pihaknya menyakini, sejumlah PSK akan eksudus ke Jembrana, mengingat belakangan ini Jembrana merupakan sararan empuk untuk mengembangkan bisnis lender tersebut.

Beberapa tempat di Jembrana menurut Noder bakal dipilih oleh PSK yang eksudus ke Bali tersebut. Diantaranya kawasan Desa Delod Berawah, Mendoyo yang dikenal banyak berdiri kafe atau warung remang-remang. Juga Desa Baluk, Negara yang juga terdapat beberapa kafe serta Gilimanuk termasuk Batukarung di Kecamatan Melaya.

“ Terbukti sejak satu minggu ini, di sejumlah kafe Delod Berawah sudah banyak wanita pendatang baru yang bekerja sebagai pelayan kafe. Mereka tentunya banyak yang nyabi sebagai wanita penghibur,” terangnya.

Terkait dengan hal tersebut, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam yang berpotensi terhadap perkembangan bisnis esek-esek tersebut.

“ Apalagi saat ini di Jembrana angka penghidap HIV/AIDS sangat tinggi. Ini harus diantisipasi, pemerintah daerah tidak boleh lengah,” ujarnya.

Dalam melakukan pengawasan menurut Noder, perlu melibatkan semua komponen termasuk LSM serta desa pakraman. Perda kependudukan menurutnya harus benar-benar dijalankan sehingga bisa menekan laju pertumbuhan penduduk pendatang yang tidak memiliki ketrampilan. Mengubah tampilan kafe-kafe yang ada di Jembrana yang selama ini sangat berbau negative menjadi warung-warung wisata dengan kemasan adat dan budaya sangat diperlukan untuk menghambat laju penyebaran HIV/AIDS.

“ Kafe-kafe yang ada itu tidak perlu ditutup, namun ditata menjadi warung wisata. Para pelayannya diwajibkan berpakaian adat dan jam buka dibatasi serta
dilarang melakukan praktik prostitusi. Dengan demikian Jembrana akan aman dari bahaya HIV/AIDS. Yang jelas kebijakan Pemerintah Jatim akan berimbas terhadap Jembrana,”imbuhnya.

Kasat Pol PP Pemkab Jembrana Putu Widarta saat dikonfirmasi, sepakat untuk melakukan pembatasan jam buka terhadap kafe-kafe yang ada di Jembrana. Penataan kafe-kafe tersebut menjadi warung wisata merupakan keharusan untuk menekan kegiatan prostitusi di Jembrana. Disamping itu menurut Widarta untuk terkait kebijakan Pemerintah Jawa Timur tersebut, pihaknya berjanji akan lebih itensip untuk melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam. Pihaknya juga akan menegakan Perda kependudukan secara maksimal. Jika ada penduduk yang melanggar Perda kependudukan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

“ Kami tidak pungkiri, kebijakan Pemerintah Jawa Timur menghapus lokalisasi berimbas kepada Jembrana. Namun kita telah mengantisipasinya dengan mengoftimalkan pengawasan,”ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Jembrana Senin (21/10/2013)  justru menanggapi persoalan tersebut dengan dingin. Menurutnya pemerintah daerah tidak perlu melakukan antisipasi khusus terkait kebijakan Pemerintah Jawa Timur tersebut karena dirinya yakin tidak bisa menghapus lokalisasi secara cepat.

“ Yang begitu-begitu sulit diatasi karena masalah prostitusi sudah ada sejak dulu kala dan tidak akan hilang sampai kapanpun. Buktinya beberapa waktu lalu kebetulan saya lewat, lokalisasi Dolly masih buka. Cuman jamnya saja yang dibatasi. Saya pikir tidak perlu antisipasi khusus. Itu tergantung diri sendiri,” pungkasnya.(Jsp)