Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID:


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




Matinya Demokrasi di Partai Demokrat

Jumat, 17 Januari 2014, 18:34 WITA Follow
Beritabali.com

inilah.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Bersih-bersih di Demokrat dirancang pada Desember 2012 setelah kasus-kasus korupsi yang menyeret beberapa kader menggerus popularitas partai. Para petinggi Demokrat menggelar pertemuan setelah penetapan tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallaranngeng, di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas.

"Supaya kami lebih berbenah, momentum ini untuk bersih-bersih kami dari kasus seperti ini," tegas Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada INILAH.COM, Jakarta, suatu ketika. Pembenahan perlu direncanakan sejak saat itu karena 2013 merupakan tahun politik. Jika tidak segera dilakukan, bisa-bisa tenggelam di 2014.

Silaturahmi nasional (silatnas) pada 14-16 Desember di Sentul City International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, bagian dari pemantapan persiapan Pemilu 2014. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf membeberkan arahan SBY dalam silatnas. Bersikap tegas terhadap anggota yang berseberangan dengan partai.

"Semua anggota harus punya loyalitas dan integritas yang kuat, kecuali jika sudah tidak ingin bergabung dengan Partai Demokrat silakan dengan besar hati mengundurkan diri," ucap Nurhayati di Gedung DPR, akhir tahun lalu.

SBY seperti sudah bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depan saat itu. Ia dapat memprediksi bakal ada konflik internal setelah Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata benar apa yang telah diperkirakan. Anas memutuskan mundur dari jabatan ketua umum karena berstatus tersangka kasus Hambalang pada Februari 2013.

Posisi ketua umum sempat mengalami kekosongan. Dalam keadaan gawat, Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) di Bali, akhir Maret 2013. Diputuskan SBY menjadi ketua umum, mengambil alih partai. SBY dianggap sebagai juru selamat. Ia merombak susunan kadernya yang dianggap tidak layak atau tidak bisa memberikan kontribusi buat partai demi sebuah misi penyelamatan.

Beberapa kader yang dikenal dekat dengan Anas diberikan sanksi. Ada yang dipecat, ada juga yang "dikerdilkan" posisinya. Ma'mun Murod Al-Barbasy, misalnya, tiba-tiba dipecat sebagai Sekretaris Departemen Agama DPP. Saan Mustopa dicopot dari jabatan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR sejak Selasa 17 September 2013. Keputusan itu diambil karena Saan hadir dalam deklarasi organisasi kemasyarakatan (ormas) Pergerakan Indonesia (PI) yang dipimpin Anas.

Selain itu, Gede Pasek Suardika dari Ketua Komisi III DPR dipindah ke Komisi IX sebagai anggota. Keputusan ini berbarengan dengan rotasi Saan. Pasek mengakui rotasi kepada dirinya dan Saan sebagai bentuk upaya bersih-bersih kelompok Anas. "Memang ada informasi yang mau bersih-bersih sejak lama," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Kamis (19/12/2013).

Menurut dia, gerakan bersih-bersih terhadap loyalis Anas dicanangkan sejak bergulirnya KLB di Bali. "Saya dengar memang sudah ada gerakan. Setelah KLB saya sudah dengar itu," tutur Pasek yang aktif di ormas PI.

Pada 13 Januari 2014, Pasek dipecat sebagai kader. Ia dianggap melanggar pakta integritas dan kode etik partai. Kursinya di DPR sudah diisi oleh Putu Supadma Sudana. Pasek berencana menggugat keputusan itu. Ia tidak terima dipecat jika dianggap tidak memiliki integritas atau dekat dengan Anas. Terang benderang bersih-bersih SBY dari loyalis Anas. Tidak menutup kemungkinan bakal ada lagi kader yang dipecat jika terlihat lengket dengan Anas.

Pengamat komunikasi politik Gun Gun Heryanto menilai SBY bukan lagi sosok utama di Partai Demokrat, tetapi sudah menjadi mitos. Jalannya partai tersebut tidak lagi berdasarkan aspirasi kader, melainkan instruksi SBY. "Partai figur sentris, di situ dominannya SBY. SBY bukan lagi pemimpin formal tetapi mitos dalam partai," kata Gun Gun, beberapa waktu lalu.

Sementara itu mantan Sekretaris Bidang Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Carrel Ticualu, menilai sudah tidak ada lagi demokrasi di Demokrat setelah KLB di Bali.

 

Hal itu menjadi alasan dirinya memilih keluar pada April 2013. Demokrat tidak memiliki karakter partai yang modern dan demokratis. "Saya merasakan demokrasi tidak lagi ditemukan di Partai Demokrat," jelas Carrel yang kini menjadi kader Partai Hanura saat dihubungi, beberapa waktu lalu. 

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Reporter: bbn/net



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami