Megawati Soekarnoputri sebetulnya sangat terbantu oleh pihak ketiga, publik netral dan yang tidak dikenalinya secara langsung. Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga survei. Megawati sangat terbantu karena semua hasil lembaga survei menunjukkan Jokowi--anak buahnya, memiliki elektabilitas paling tinggi untuk menjadi presiden. Jokowi menurut hasil survei mengungguli semua figur yang disebut-sebut sebagai calon presiden.

Akan tetapi survei tetap saja sebuah prediksi. Sekalipun tingkat akurasinya cukup tinggi, namun hasil survei tetap memiliki probabilitas meleset. Nah bagaimana kalau prediksi itu meleset. Masih ingat Pilkada DKI Jakarta 2012? Semua lembaga survei secara meyakinkan menyebut Fauzi Bowo sebagai incumbent, diprediksi akan memenangkan pemilihan Gubernur DKI. Bahkan disebutkan, Fauzi Bowo dan pasangannya mampu menang dalam satu putaran. Nyatanya semua meleset.

Oleh sebab itu Pemilu 2014, sebagai sebuah kontes politik, tak ubahnya dengan sebuah lotere atau perjudian. Tak ada yang bisa memastikan Jokowi yang begitu populer, otomatis atau serta merta akan keluar sebagai Presiden baru RI. Di tengah suasana, semua peserta Pemilu sedang menanti di depan pintu rumah perjudian, muncul pertanyaan baru. Apakah ada yang bisa menjamin kalau pada akhirnya Jokowi terpilih sebagai Presiden RI, dia tak akan berkhianat? Terutama terhadap PDIP ataupun Megawati Soekarnoputri?

Sebab dalam soal pengkhianatan, siapapun bisa berkhianat. Tidak ada jaminan, seorang sahabat terdekat termasuk anggota keluarga sendiri tetap loyal sepanjang masa. Bahkan stigma tentang sebuah penghianatan adalah pelakunya selalu sosok yang paling dekat dengan kita dan yang paling kita percaya.

Tidak ada yang tahu sedalam apa kedekatan Jokowi dengan Megawati. Publik hanya meraba-raba, dengan seringnya Megawati dan Jokowi berduaan di dalam Toyota Vellfire, secara pribadi, hubungan mereka sangat bagus. Namun pengkhianatan yang menjadi pembahasan adalah kemungkinan Jokowi mengikuti jejak enam Gubernur PDIP. Sebelum dicalonkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati, mereka semuanya kelihatan sangat loyal.

Yang pasti kalau bicara soal pengkhianatan PDIP, termasuk Megawati tentunya, merupakan pihak yang paling banyak dikhianati. Setidaknya terdapat enam gubernur yang berkhianat kepada PDIP atau Megawati. Mereka adalah Mardiyanto (Jawa Tengah), Gamawan Fauzi (Sumatera Barat), Sinjo Harry Sarundajang (Sulawesi Utara), I Made Mangku Pastika (Bali), Bibit Waluyo (Jawa Tengah) dan Fauzi Bowo (DKI Jakarta).

Mardiyanto yang bukan kader PDIP tapi untuk menjadi Gubernur ia menggunakan kanal politik PDIP, melepas jabatannya karena ditawari Presiden SBY menjadi Menteri Dalam Negeri di pada 2007. Gamawan Fauzi tengah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, ketika ia tiba-tiba menyeberang ke Partai Demokrat. Padahal sewaktu mencalonkan Gubernur, Gamawan menggunakan kendaraan politik PDIP.

Sarundajang, juga hampir sama. Pada periode pertama ia menggunakan kendaraan politik PDIP. Tapi pada periode kedua, bekas Irjen Depdagri itu, menyeberang ke Partai Demokrat. Hal lain yang menarik dari pengkhianatan Sarundajang, dia sudah menyeberang ke Demokrat tapi salah seorang puterinya, Vanda Sarundajang, masih tetap bertahan di fraksi PDIP di DPR-RI. Bahkan salah seorang putera Gubernur Sulut itu - tahun lalu terpilih sebagai Wakil Bupati Minahasa yang menggunakan slot PDIP.

I Made Mangku Pastika, pada periode pertama mewakili PDIP. Periode berikutnya, seperti halnya gubernur Sulut, juga menyeberang ke partai lain. Bibit Waluyo dan Fauzi Bowo seperti tiga gubernur pendahulu. Hanya saja yang membedakan, Bibit dan Fauzi gagal terpilih kembali.

Kebetulan yang mengalahkan Bibit Waluyo, Ganjar Pranowo, kader PDIP yang ketika mencalonkan masih berstatus sebagai anggota DPR-RI. Lalu Fauzi Bowo yang juga menyeberang ke Demokrat, dikalahkan oleh Jokowi.

Ceritera di atas bagaimanapun tetap menjadi kekhawatiran. Apakah Jokowi tak akan berkhianat? Oleh sebab itu manakala Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres, hal itu sama dengan sebuah perjudian. Sekaligus pertaruhan besar oleh seorang Megawati. Dalam permainan judi, tak ada jaminan taruhan Megawati pasti tepat.

Itu pula sebabnya, jika Megawati terkesan sangat hati-hati bahkan tidak mau tunduk pada tekanan kader PDIP untuk segera menetapkan capres sebelum Pileg, sikapnya itu sangat bisa dimaklumi.

Selain pengalaman pahit dikhianati, masih belum hilang, Megawati harus berhitung ulang, siapa yang akan menjadi pendamping Jokowi. Di Jakarta, Jokowi berpasangan dengan politisi Gerindra. Duet PDIP-Gerindra sebetulnya bisa diteruskan ke kontes nasional. Artinya Jokowi bisa dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selama duet mereka dalam waktu hampir dua tahun, Jokowi dan Ahok sudah seperti kakak beradik atau bersaudara. Namun bagi Megawati atau PDIP, Ahok tetap saja seorang Basuki Tjahaja Purnama yang mewakili Gerindra. Belum lagi soal kekhawatiran pengkhianatan selesai, muncul pertanyaan. Siapa yang akan meneruskan perjuangan PDIP di ibukota NKRI, dalam pengertian Jokowi akhirnya menjadi presiden.

Sebabnya, sekalipun kekuasaan seorang Gubenur Jakarta jauh lebih kecil dibanding dengan kekuasaan seorang Presiden, tapi secara politik, jabatan Gubernur DKI memiliki gengsi tersendiri. Jakarta selalu menjadi wilayah pertaruhan bagi semua partai. Sejak PDIP menjadi peserta Pemilu, belum pernah kadernya berhasil sebagai penguasa di Ibukota NKRI.

Saat ini terdapat sejumlah nama yang disebut-sebut paling cocok berduet dengan Jokowi. Di antaranya, Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa. Lantas bagaimana prospek keduanya menjadi pendamping Jokowi ?