Beberapa kali masyarakat menilai kubu PDI Perjuangan, khususnya Megawati, lambat mengambil berbagai keputusan politik strategis. Seringkali, keputusan penting PDI Perjuangan diambil saat ‘last minutes’. Contoh gampang yang masih belum terhapus dari benak publik: pencapresan Jokowi. Secara kasat mata, di media massa konstituen PDI Perjuangan sejak lama menuntut agar partai segera mengumumkan calon presiden dari PDIP.

Secara khusus, tuntutan itu mengarah agar partai memilih Jokowi sebagai capres definitif. Kita tahu, lama mengambang tak tentu, baru pada 14 Maret lalu, Mega akhirnya memutuskan untuk menjadikan Jokowi capres dari PDIP.

Lambannya putusan itu keluar pun sempat membuat pemilih PDIP menurun. Berdasarkan survei Kompas pada Desember 2012 lalu, bila Pemilu digelar saat itu, PDIP hanya akan dipilih 13,3 persen responden. Enam bulan kemudian ketika survei kembali digelar, terjadi kenaikan lebih dari 10 persen, menjadi 23,6 persen. Sayang, periode ketiga survei yang berakhir pada Desember 2013 justru mencatat dukungan untuk PDI-P turun menjadi 21,8 persen.

“Kenapa turun? Karena publik capek memikirkan siapa capresnya, karena lama (tidak dipastikan),” kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Phillip J Vermonte, saat itu.

Hal yang sama terjadi pada saat Pilgub di dua provinsi, DKI Jakarta dan Jawa Tengah, 2012 dan 2013 lalu. Koran Tempo menulis, persetujuan Mega untuk mencalonkan Jokowi baru turun setelah digelarnya pertemuan lama dengan Prabowo dan tokoh PPP, Djan Faridz. Sementara untuk kasus Jateng, Mega baru di menit-menit terakhir menyetujui Ganjar Pranowo sebagaicalon, setelah sekian lama tetap mendekap Bibit Waluyo, calon asal militer yang kemudian mencari dukungan ke Partai Demokrat.

Lambannya Mega mengambil keputusan itu ternyata telah menjadi capnya sejak masa lalu. Dalam evaluasi tahunan, pada 2001 lalu Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA)—sebuah lembaga yang kini dilikuidasi, alm. Ahmad Tirtosudiro, menilai kinerja Mega dan pemerintahannya lamban.

Mega sendiri bukan tidak sadar dengan kritik yang telah sering diterimanya itu. “Biarin. Asal keputusan itu tepat,” kata Megawati dalam sambutan acara dukungan Partai Damai Sejahtera di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, 19 Mei 2004 lalu.

Sebenarnya, apa yang membuat keputusan-keputusan penting itu lambat datang?

Barangkali itu berhubungan dengan kebiasaan Mega untuk menyengaja datang ke Bali setiap kali ‘dituntut’ mengambil keputusan penting. Hal itu juga tampaknya terjadi hari-hari ini, manakala tuntutan publik tentang ‘siapa cawapres PDIP’ mulai kuat terdengar.

Sebagaimana kita tahu, Kamis (17/4/2014) Mega telah berada di Bali. Ada banyak agenda yang harus dirampungkannya, kecuali bertemu Ketua Umum Partai Golkar yang juga calon presiden, Aburizal Bakrie. Informasi yang diperoleh Inilahcom, Megawati akan bertemu Ical guna membicarakan peluang berkoalisi di Pilpres 2014. Pertemuan dijadwalkan berlangsung hari ini atau besok.

Banyak kalangan menghubung-hubungkan kebiasaan ini dengan sas-sus terkait mistik. Misalnya, disebut-sebut Mega seringkali akan melayat ‘kamar Bung Karno’, yakni kamar 327 di lantai 3 Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali. Kamar itu satu-satunya yang tidak terbakar ketika hotel ini hangus dilahap si jago merah, 20 Januari 1993. Padahal tidak tanggung-tanggung, api membara selama 3 hari berturut-turut.

Menjelang Kongres II PDIP 28 Maret 2005, disebut-sebut Megawati menyempatkan diri mengunjungi kamar ini sebelum kongres dimulai.

Bahkan sempat pula tersiar kabar bernuansa SARA, pada Februari 1997 lalu. Artikel yang dimuat Bali Post 13 Februari 1997 itu menuliskan, Mega telah melakukan persembahyangan di Pura Pasar Agung Besakih. Kabar biasa bagi warga Bali, namun terdengar luar biasa bagi warga Jakarta dan wilayah di luar Bali.

Mega sendiri tampaknya tak begitu ambil peduli. Pasalnya, paling tidak ia terbukti kembali melakukan hal yang sama dua bulan kemudian, tepatnya 12 April 1997. Kali ini di Pura Lempuyang Luhur, Karangasem, yang dilanjutkan dengan bersembahyang di Pura Rambut Siwi dan Pura Luhur Uluwatu.

Bukan soal itu yang perlu kita jadikan perbincangan sehat, tentu. Adalah hak pribadi seseorang untuk memegang keyakinan tertentu, atau bahkan melakukan tata cara peribadatan tertentu di luar kepercayaan yang secara resmi ia pegang.

Persoalannya, dengan kian banyaknya pemilih muda yang terbiasa hidup di dunia modern, pengambilan keputusan di parpol pun meniscayakan cara-cara yang modern dan rasional. Metode ngalap, menunggu datangnya wangsit, mempercayai wahyu keprabon atau pulung, secara alamiah dan pasti, terpinggirkan.

Bagaimana petinggi parpol mempertanggungjawabkan proses pengambilan keputusan yang diambil dengan cara-cara itu, manakala konstituen partai kini lebih akrab dengan cara-cara pengambilan keputusan rasional ala Mc Kenzei, McGrew, Wilson,
Morgan, Cerullo, atau lainnya?

Artinya dalam konteks mencari pendamping Jokowi, bukankah Mega sebaiknya tetap berada di Jakarta—tempat semua aktor politik berbagai parpol berkumpul, dibanding mencari inspirasi demi keluarnya keputusan itu ke Bali? Bukankah pula setelah beresnya Pileg dan hasilnya samar-samar terbayang, yang bisa menjadi patokan untuk memutuskan kerja sama adalah suara pemilih parpol, dan prediksi kecenderungan mereka di Pilpres nanti?

Tetapi tentu saja semua terserah PDIP dan Mega. Sebab alasan utama Mega ke Bali pun belum tentu benar-benar mencari udara segar agar bisa jernih memutuskan cawapres. Mungkin saja semua tak lebih sekadar agar dapat berjalan-jalan di tengah alam sedap dipandang, ditemani anak-cucu, termasuk Puan dan Prananda?