BCW : Korupsi Bisa Hilang Jika Masyarakat Peduli

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

BCW : Korupsi Bisa Hilang Jika Masyarakat Peduli

Sabtu, 9 Agustus 2014, 09:41 WITA Follow

beritabali.com/ilustrasi

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora mengatakan tindakan korupsi dapat diberantas jika semua elemen masyarakat melakukan gerakan antikorupsi.

"Tindak korupsi bisa dicegah dan diberantas jika semua masyarakat peduli dan siap menjadi antikorupsi. Masyarakat harus berani menyuarakan kebenaran dan kejujuran serta melaporkan tindakan-tindakan oknum yang diduga melakukan praktek korupsi," katanya pada seminar nasional "Perspektif Baru Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Bali", di Unwar Denpasar, Jumat.

Menurutnya, belakangan ini isu dan agenda demokrasi telah diambil alih, dikuasai dan dimanipulasi oleh kalangan elit, akibatnya terjadi penyelewengan. Seperti ditunjukan pada beberapa fakta, antara lain lembaga-lembaga demokrasi tetap tidak berfungsi secara benar, parlemen tidak menjalankan fungsi perwakilannnya.

Begitu juga lembaga peradilan menjadi benteng perlindungan bagi politikus korupsi dan pelaku kejahatan HAM. Selain itu korupsi politik masih terus tidak tertanggulangi, bahkan merajalela.

Menurut dia, gerakan pembangkitan kesadaran dari masyarakat harus ditunjukan dengan tindakan nyata, walau gerakan itu terkadang mengalami permasalahan yang serius, seperti tersingkirnya dari arus utama proyek demokrasi yang besifat elitis, dan tidak terkonsolidasi dengan baik, terisolasi dari masyarakat.

"Secara keseluruhan situasi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai defisit demokrasi. Meski gejala ini berlaku secara universal, terjadi dimana-mana, namun situasinya di Indonesia jauh lebih rumit karena tantangan-tantangannya yang sangat kompleks," katanya.

Ia mengatakan Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia beranjak sangat lambat dari tahun 2001 dibanding dengan negara-negara di dunia lainnya. Hal itu karena hampir seluruh komponen, baik oknum pejabat pemerintahan, dan parlemen melakukan tindakan korupsi.

"Permasalahan itulah yang menyebabkan lambatnya pergerakan untuk IPK Indonesia. Jika korupsi bisa diberantas secara tuntas keadaan negara pasti akan lebih baik. Sebab dari sisi kekayaan alam bangsa Indonesia sangat kaya," katanya.