Hasto Serahkan Bukti Pertemuan Samad-Elit PDIP ke KPK

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Hasto Serahkan Bukti Pertemuan Samad-Elit PDIP ke KPK

Jumat, 13 Maret 2015, 00:00 WITA Follow

inilahcom

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Karistiyanto mengklaim telah memberikan semua bukti-bukti keterkaitan Abraham Samad dalam sejumlah pertemuan dengan elit PDI Perjuangan.

"Saya sudah berikan keterangan selengkap-lengkapnya, sejujurnya, terhadap kebenaran yang saya sampaikan dihadapan KPK," kata Hasto di Gedung KPK, Senin (9/2/2015).

Menurutnya, bukti yang disampaikan pada KPK tidak berbeda jauh dengan bukti-bukti yang disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri serta pemaparan di depan Komisi III DPR. Namun bukti yang disampaikan ke KPK lebih lengkap.

"Buktinya tentu saja adalah bukti-bukti pertemuan. ada banyak lah ada foto, ada pernytaan saksi di situ kemudian ada bukti- juga yang masih dipegang oleh bareskrim. sehingga kita meminta mengharapkan agar kerja sama dari lembaga ini, ada cakra padat (CD) juga disitu," ujar Hasto yang bertemu dengan pihak KPK selama dua jam.

Selain bukti, Hasto juga akan menyiapkan saksi-saksi yang diperlukan untuk memperkuat keterangan dia. Dengan bukti-bukti ini KPK bisa membentuk komite etik untuk Abraham Samad.

"Namun seluruhnya kami serahkan kepada KPK. dan dalam konteks ini tentu saja kami apresiasi terhadpa langkah terbosoan KPK yang mengundang saya ke sini," kata Hasto.

Hasto mengklaim laporan yang disampaikan bukan untuk melemahkan KPK. Sebab kedatangannya tersebut untuk memberikan dukungan pada KPK supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sedang berkepentingan.

"Tidak ada niatan untuk itu. karena KPK memiliki misi yang mulia namun di dalam penjelasan tadi saya jelaskan bahwa dalam misi yang mulia untuk berantas korupsi, dan itu tugas yang maha penting di dalam pelaksanannya bisa juga disalahgunakan ketika ada pribadi dari salah satu pimpinan KPK yang ternyata memiliki kepentingan politik dan tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan politik," katanya.