Beritabali.com, Denpasar. Dalam pengarahan dan pendidikan politik Partai
Demokrat yang dilaksanan di Hotel Yasmin, Cipanas, Jabar pada 28-30 Agustus 2015, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudoyono (
SBY) memberikan five order operation atau 5
perintah operasi kepada 232 calon kepala daerah yang diusung dan akan maju dalam
pilkada serentak 9 Desember nanti.
Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta yang ikut dalam pengarahan dan pendidikan politik Partai Demokrat selama 3 hari tersebut menyatakan Ketum Partai Demokrat SBY memberikan five order operation atau 5 perintah operasi untuk menang dalam
pilkada serentak.
"Pesan pertama Pak SBY yaitu setiap calon kepala daerah diminta harus mengenali jatidiri masing-masing dan lawan yang diajak berkompetisi. Kenalilah dirimu dan lawanmu, itu yang diperintahkan beliau," ujar Mudarta, Senin 31 Agustus 2015.
Perintah SBY kedua, kata Mudarta, setiap calon kepala daerah yang hendak maju pilkada agar mengetahui apa saja
keinginan rakyat di daerah masing-masing. SBY juga meminta seluruh kandidat memahami apa yang menjadi harapan rakyat dan mampu memberi solusi terhadap tantangan rakyat.
"Beliau minta para calon harus mengetahui isu dan tantangan masyarakat. Harus tahu harapan rakyat dan mampu memberi solusi terhadap tantangan masyarakat," jelasnya.
Perintah operasi SBY ketiga, sambung politisi muda itu agar tiap kandidat agar melakukan intelejen dan kontra intelejen untuk mengetahui lawan black campaign atau negatif campaign.
"Tiap kandidat agar tahu kontranya seperti apa dan tangkisan fitnahnya. Karena kalau itu tidak dijawab, maka fitnah akan dianggap benar oleh memori rakyat," ungkapnya.
Lebih jauh Mudarta menegaskan perintah operasi SBY keempat agar waspada dan cegah kecurangan pilkada, baik kecurangan masa kampanye, pemungutan suara, maupun dalam perhitungan suara.
"Beliau perintahkan agar waspada terhadap ketidaknetralan oknum PNS, Polri, penyelenggara pemilu, dan oknum tertentu. Jika ada kecurangan mereka harus diingatkan dan dilaporkan ke Panwas atau aparat penegak hukum. Negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan," tegasnya.
Sementara pesan khusus SBY kepada para calon kepala daerah agar jangan pernah lakukan black campaign atau kampanye hitam dan negatif campaign. SBY menilai hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila.[bbn/dws]
