AMB : Ada Info Beberapa Anggota Dewan PDIP Pro Reklamasi Teluk Benoa

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

AMB : Ada Info Beberapa Anggota Dewan PDIP Pro Reklamasi Teluk Benoa

Rabu, 16 Maret 2016, 07:05 WITA Follow

bbn/ilustrasi

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beberapa eksponen masyarakat Bali yang berhimpun dalam Aliansi Masyarakat Bali (AMB) menyatakan, pihaknya kini mendapat informasi ada beberapa anggota dewan dari PDIP yang cenderung pro reklamasi.

"Berkembang informasi, bahwa beberapa anggota Dewan dari PDIP yang cenderung pro-reklamasi ada nama Wayan Koster yang ketua DPD PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama yang ketua DPRD Bali, Kadek Diana anggota DPRD Bali F-PDIP dapil Gianyar, Wayan Disel Astawa yang anggota DPRD Bali dari F-PDIP dapil Badung,"ujar salah satu anggota AMB Putu Wirata Dwikora.

Putu Wirata Dwikora yang juga ketua Bali Corruption Watch (BCW) maupun anggota AMB lainnya, Gusti Kade Sutawa menegaskan, isu itu bisa benar, bisa juga tidak.

"Tapi, yang jelas dan sangat disayangkan, selama ini mereka-mereka itu tidak menanggapi dan tidak menindaklanjuti aspirasi umat dan masyarakat Bali, yang ingin Kawasan Suci Teluk Benoa dilestarikan. Petinggi partai seperti Pak Koster mestinya bertanggung jawab menyampaikan informasi yang benar ke Ketua Umumnya di pusat, jangan didiamkan, seakan-akan masyarakat diabaikan dan tak bertuan. Jangan sampai rakyat merasa diabaikan ketika berjuang, dan hanya didatangi menjelang pemilu dan coblosan,’’katanya.

Koster Diminta Beri Data Objektif ke Megawati

Wayan Koster, Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD PDIP Bali, diminta memberikan informasi objektif ke Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, tentang aspirasi masyarakat Bali yang sudah tiga tahun menyatakan penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Megawati Soekarnoputri memerlukan informasi yang obyektif tentang dampak negatif reklamasi Teluk Benoa, dan bila informasi itu sampai, putri Bung Karno itu diyakini akan mendukung aspirasi masyarakat yang menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebab, ketika masyarakat Bali menolak revisi Perda No. 16/2009 tentang Tata Ruang dimana ada kearifan lokal seperti ‘’Bhisama Kesucian Pura’’ yang mau didrop dari Perda tersebut, Megawati menerima delegasi tokoh masyarakat Bali dari ekspenen agama, adat, akademisi dan aktivis lingkungan, dan mendukung aspirasi masyarakat Bali tersebut.

Hal itu dilontarkan beberapa eksponen masyarakat Bali yang berhimpun dalam Aliansi Masyarakat Bali, ketika ditanya apa harapannya terhadap Ketum DPP PDIP itu dalam pro-kontra reklamasi Teluk Benoa, serta sejumlah status di media sosial yang mempertanyakan kepedulian Megawati terhadap rakyat Bali, yang kini berjuang menolak reklamasi.

Diantara mereka adalah Gusti Kade Sutawa (Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali), Made Suryawan dari Forum Studi Majapahit, Agung Suryawan Wiranata dari Paras Paros, Ketut Darmika dari Gema Perdamaian Bali, Prof. Ketut Rahyuda yang gurubesar Universitas Udayana, serta Putu Wirata Dwikora yang Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat.

Aliansi Masyarakat yang terdiri kalangan kampus, agama, pariwisata, pegiat ekonomi kecil, dan eksponen komunitas adat dan budaya, dan lain-lain tersebut telah menyampaikan aspirasi ke Bupati Badung, Walikota Denpasar, Bupati Gianyar, selain datang ke Menteri Kelautan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.

‘’Karena di Bali PDIP itu mayoritas, kami minta Saudara Wayan Koster, selaku Ketua DPD PDIP Bali, mesti berani menyampaikan ke Ibu Megawati fakta yang sebenarnya, mengapa masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa. Tidak bermaksud menggurui, kalau politisi

sekelas Wayan Koster tidak menyampaikan data dan informasi yang obyektif ke Ibu Megawati, itu mengkhianati aspirasi rakyat yang telah memberikan suaranya dalam pemilu legislatif lalu. Bali akan rusak lingkungan budayanya, tercemar kesucian kawasannya di Teluk Benoa, di pihak lain PDIP bisa ditinggalkan oleh rakyat Bali,’’ kata Made Suryawan dan Prof. Ketut Rahyuda.