BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Permasalahan yang dihadapi Bali saat ini terkait kondisi infrastruktur jalan adalah jumlah jalan yang tidak bertambah, tidak sebanding dengan pertambahan volume kendaraan di Bali. Kemacetan pun tidak terelakkan pada ruas-ruas jalan terutama persimpangan sebidang utama di seputaran daerah Badung dan Denpasar seperti simpang empat Tohpati atau simpang enam Jl. Teuku Umar.
Hal tersebutlah yang mendasari pemikiran Gubernur Bali Mangku Pastika untuk membangun persimpangan tak sebidang/fly over pada simpang searah yang menjadi titik menumpuknya volume kendaraan.
Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audiensi rombongan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VIII Surabaya Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai I Ketut Dharmawahana, di ruang kerjanya, Kamis (13/10).
Dipilihnya rencana Fly over dibandingkan underpass pun bukan tanpa alasan. Diperkirakan dari segi biaya untuk fly over menelan dana lebih sedikit dibandingkan underpass. Begitu pula jika dilihat dari kelemahan yang dimiliki, underpass kemungkinan banjir saat musim penghujan, walaupun sudah terdapat pompa, hal itu dirasa akan merepotkan.
Sedangkan fly over hanya membutuhkan perawatan berkala. “Setahu saya underpass itu biayanya tiga kali pembuatan fly over, waktunya lebih lama, lebih rumit, kemungkinan tergenang air saat penghujan lebih tinggi, setinggi apa pun teknologinya masih ada ancaman banjir. Biarkanlah kita mendapatkan pilihan, ya coba dululah itung-itungan kasar,” ujar Pastika.
Gubernur Pastika pun berharap masyarakat memahami segala tahapan panjang yang harus dilewati dalam satu proses pembangunan jalan, yang tidak serta merta bisa dibangun pada kawasan yang dianggap bisa menjadi jalur alternative.
Kepada jajaran Bali Besar Pelaksana Jalan Nasional VIII, Gubernur Pastika pun berharap agar tetap bekerja secara teknis dan profesional tanpa terpengaruh urusan politik, yang seringkali pembangunan infrastruktur dimanfaatkan sebagai komoditas politik.[bbn/rls/psk]
