Beritabali.com, Denpasar. DPRD Bali menolak rencana PT Jasamarga Bali Tol membangun tempat peristirahatan dan wisata (TPW) di samping Jalan Tol Bali Mandara. Selain belum pernah ada sosialisasi, pembangunan TPW itu akan semakin membuat masyarakat Bali bingung.
"Kita sama sekali belum tahu itu. Harusnya kalau ada perencanaan seperti itu ada komunikasilah sama kita. Karena ini biar tidak membingungkan masyarakat. Satu sisi masalah pro-kontra reklamasi belum tuntas. Sisi lain sudah ada perencanaan baru. Ini kan tidak mengedukasi masyarakat. Justru ini akan membingungkan masyarakat. Harusnya jelas masalah reklamasi kita finalkan baru ada perencanaan begitu,” kata anggota Komisi III DPRD Bali, Wayan Adnyana, Selasa (27/12/2016).
Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, kalau ide pembangunan TPW itu dikaitkan dengan rencana reklamasi akan menjadi kacau.
“Mestinya masalah reklamasi difinalkan dulu. Pemerintah pusat harus mengambil kebijakan yang tegas. Kalau ini kita kembangkan pro-kontra ini kan memecah belah masyarakat Bali. Karena ini domainnya pusat, pusat harus tegas apakah lanjut atau tidak reklamasi itu,” jelasnya.
Dikatakan, mungkin tujuan pembangunan TPW itu baik. Namun, persoalannya hal itu akan menambah bingung masyarakat.
“Belum selesai terkait reklamasi, ini sudah ada wacana yang membingungkan lagi,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi PDI Perjuangaan, AA Adhi Ardhana, secara tegas menolak rencana pembangunan TPW di sebelah Jalan Tol Bali Mandara tersebut.
“Lucu ini. Badan Pengelola jalan Tol ini membuat bisnis yang berbeda lagi. Kalau memang bermanfaat bagi masyarakat silahkan. Tapi kenyataannya kan gak mungkin. Apanya yang bermanfaat. Di kanan-kirinya sudah ada hotel, meeting room, bahkan di Nusa Dua sudah banyak meeting room. Sama dengan Pelindo mau bikin hotel, jelas tidak masuk akal. Jelas akan ditolak oleh pemkot,” katanya.
“Pro kontra reklamasi saja belum selesai. Ini Pasubayan Desa Pakraman akan tambah gerah. Jelas masyarakat akan tambah gerah. Saya tidak menolak investasi. Masyarakat tidak pernah menolak investasi, tapi yang penting investasi itu bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengaku heran. Pemprov Bali mempunyai saham di PT Jasamarga Bali Tol.
“Kok bisa kita tidak pernah tahu ada rencana ini. Perencanaannya kita tidak tahu. Sudah jelas gak ada perencanaan. Kita tidak tahu sama sekali,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Bali dari PDI Perjuangan, I Gusti Putu Budiarta, menyampaikan hal senada. Menurutnya, seharusnya perencanaannya ada.
“Dikaji dulu, dimatangkan dulu. Disosisilsasikan dulu ke masyarakat. Ajak masyarakat sekitar berbicara, termasuk asosiasi pariwisatanya. Jangan ujuk-ujuk punya planing seperti itu,” ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja, menyatakan, belum bisa berkomentar setuju atau tidak setuju tentang rencana dibangunnya TPW.
“Begini. Janganlah terulang lagi masalah reklamasi, yang sudah berkembang. Setelah dilempar ke masyarakat menjadi ribut. Tentunya ada yang setuju dan tidak setuju,” katanya.
Sebagai pribadi dan salah seorang masyarakat yang berada di Nusa Dua, Rawan meminta agar rencana tersebut lebih baik sejak awal disosialisasikan dulu kepada masyarakat.[bbn/bbk/psk]
