Asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Perwakilan Bali, Khairul Natanegara menyatakan pihaknya telah mengirim surat kepada
Walikota Denpasar terkait keberadaan Cinema XXI di Level 21 Mall. Kami telah pelajari data dan dokumen. Dan melalui surat itu, kami memberi saran kepada Walikota Denpasar mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Cinema XXI Nomor 07//02/182/BPPTSP dan PM yang diberikan kepada PT Nusantara Sejahtera Raya Cabang Denpasar sebagai pengelola
Cinema XXI . Dan surat itu telah kami kirim beberapa hari lalu kepada pelapor dan Walikota Denpasar,ucap Khairul Natanegara saat dihubungi awak media.
Saran ORI itu setelah menggelar diskusi kasus (di kepolisian gelar perkara) selama tiga minggu. Hasil dari diskusi
kasus itu, ORI berkesimpulan, TDUP tersebut melanggar Perwali 31/21016 tentang Pengaturan dan Pendirian Bioskop di
Kota Denpasar. Dokumen yang kami pelajari, TDUP yang diberikan kepada PT. Nusantara Sejahtera Raya Cabang Denpasar didaftarkan 26 Oktober 2016, Akta Pendirian tanggal 5 September 2016, dan TDUPnya diterbitkan tanggal 4 Nopember 2016. Semua prosedur dan mekanisme ini, setelah ditetapkan dan diundangkan Perwali No 31/2016 pada tanggal 29 Agustus 2016, tegas Khairul Natanegara.
Saran Ombudsman itu juga mengacu pada asas Lex posterior derogat legi priori yang menyatakan, asas penafsiran hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama. Itu artinya aturan hukum terbaru yakni Perwali 31/2016 harus menjadi pertimbangan instansi terkait, untuk memberi atau mengeluarkan izin operasional (TDUP) karena sudah ada Perwali yang diterbitkan Walikota terlebih dahulu,terangnya.
Bagaimana kalau saran Ombudsman tidak dilaksanakan? Saya tak bisa mengomentari itu. Karena bukan kewenangan kami. Ombudsman hanya memberi saran. Hanya saja sebelum Pilkada yang lalu, para calon bupati dan wakil bupati termasuk walikota dan wakil telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti saran Ombudsman sebagai lembaga negara. Kan mereka pernah diundang sebelum Pilkada. Dan semuanya menyatakan kesediaan untuk mengikuti saran dari Ombudsman,tandasnya
Ditegaskan lagi, jika saran ORI tidak diikuti, Khairul mengatakan, walikota telah mengingkari komitmen atas kesepakatan agar melaksanakan saran atau rekomendasi
Ombudsman demi pelayanan publik. Dimana komitmen tersebut telah ditanda tangani walikota dan wakil walikota saat Pilkada lalu. Pada Perwali No 31/2016 tentang Pengaturan dan Pendirian Bioskop, konsideran menimbangnya yakni Pasal 11 ayat (2) huruf b Perda Kota Denpasar No 11 tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Pada ayat 2 huruf (b) mengatakan Walikota dapat membatasi keberadaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berdasarkan pertimbangan ekonomi, keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan pada huruf a menyatakan, Walikota dapat menutup sementara kegiatan usaha dari izin yang telah diterbitkan apabila penguasa dimaksud terbukti melanggar ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan
