China mengajukan pengetatan lebih lanjut atas pengendalian
internet dengan kemungkinan pembentukan
komisi baru untuk memeriksa layanan dan piranti internet.
[pilihan-redaksi]
Pemerintah Beijing memberlakukan ketentuan keamanan
dunia maya pada November tahun lalu untuk melawan 'peningkatan ancaman', seperti peretasan dan terorisme. Akan tetapi ketentuan itu menuai kekhawatiran
pengusaha asing dan kelompok hak asasi.
Mengutip Reuters, sejumlah kritik mengatakan bahwa ketentuan itu mengancam penutupan sejumlah perusahaan teknologi asing dari beragam sektor, termasuk kewajiban pemeriksaan keamanan dan penyimpanan data di China.
Rancangan ketentuan baru, yang dikeluarkan oleh kewenangan internet China pada akhir pekan lalu itu, mengajukan pembentukan badan lintas departemen untuk memeriksa dan menggalang kebijakan di seluruh negeri tersebut.
Komisi tersebut akan mempertimbangkan ancaman terhadap keamanan nasional dan menghentikan Partai Komunis dan sejumlah departemen pemerintah dari pembelian produk dan layanan secara 'online' yang belum disetujui.
Sayangnya, masih belum jelas apakah benar atau kapan komite baru itu dibentuk.
Ketentuan yang diajukan itu terbuka untuk menerima komentar publik hingga 4 Maret mendatang.
Rancangan ketentuan biasanya berakhir berbeda dari apa yang disetujui dan diberlakukan di China.
Komisi baru yang diajukan itu dan pemberlakuan ketentuan keamanan dunia maya tersebut datang di tengah tindakan keras Presiden Xi Jinping terhadap masyarakat sipil, termasuk kepada para pengacara hak asasi dan media. Para kritikus menyebut itu dilakukan untuk mencegah perbedaan pendapat.
[pilihan-redaksi2]
Pada 2015, Beijing memberlakukan sebuah ketentuan keamanan nasional merata yang bertujuan untuk membuat seluruh sistem jaringan prasarana dan informasi kunci 'aman dan terkendali'.
China diketahui memang memantau internet dengan seksama, termasuk menghapus komentar-komentar di media sosial yang dianggap membahayakan dan memblokir sejumlah laman asing, termasuk Google dan Facebook.
Beijinh menyebutkan bahwa kendali itu diperlukan untuk memastikan keamanan nasional dan ketenangan masyarakat.
