Sekda Indra Ingatkan Tidak Ada Produk Hukum yang Rugikan Masyarakat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Sekda Indra Ingatkan Tidak Ada Produk Hukum yang Rugikan Masyarakat

Kamis, 3 Mei 2018, 15:35 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com.Denpasar, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan jajaran birokrasi yang bertugas di bidang penyusunan produk hukum agar jangan meloloskan peraturan yang merugikan masyarakat. Selain itu, ia tak menginginkan regulasi panjang yang dapat menghambat iklim investasi.

[pilihan-redaksi]
Harapan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi/Konsultasi Pembangunan Hukum dan HAM Provinsi Bali Tahun 2018 di Ruang Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur, Kamis (3/5).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra menjelaskan tentang dinamika yang berkembang dewasa ini. Masyarakat yang makin kritis menuntut jajaran pemerintah agar lebih terbuka. Katanya, pemerintah tak boleh lagi tertutup dalam menyusun sebuah kebijakan, khususnya produk hukum seperti Perda, Pergub atau Peraturan Bupati/Walikota.

“Setiap kebijakan harus melibatkan masyarakat dan mengakomodasi kepentingan mereka,” ujarnya.

Karena itu, Insitusi Hukum dan HAM yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota punya kedudukan dan peran yang sangat penting. Institusi ini harus kuat. Jika tidak, dia khawatir akan berpotensi meloloskan produk hukum yang menuai protes masyarakat.

Bertolak dari hal itu, dia mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang menghadirkan Institusi Hukum dan HAM Provinsi, Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD ini.

[pilihan-redaksi2]
Pada bagian lain, Dewa Indra menyinggung pula norma dan kaedah yang harus dipedomani dalam penyusunan produk hukum. Kaidah itu diantaranya tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, regulasi yang dibuat harus dalam konteks kepentingan negara dan memperlancar arus investasi.

“Seperti arahan Bapak Presiden, kita jangan mengeluarkan regulasi yang memperpanjang prosedur sehingga dapat menghambat investasi,” imbuhnya.

Terkait dengan itu, dia mengajak jajaran yang duduk di Institusi Hukum dan HAM meninjau kembali produk hukum yang tengah berjalan. Kaedah lainnya, produk hukum yang dikeluarkan pemerintah tak boleh berpihak pada kepentingan pragmatis atau politisi yang tengah berkuasa.

“Produk hukum yang dikeluarkan pemerintah juga tak boleh bermotif keuntungan finansial,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai produk hukum pusat yang berlaku di daerah dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya. (bbn/rlsprmprov/rob)

Berita Denpasar Terbaru

•

BATIC 2025 Tandai Satu Dekade Transformasi Digital di Asia Tenggara

•

Level 21 Mall Hadiahkan Mobil di Grand Prize Draw 2025

•

Pendapatan Telkom Tembus Rp73 Triliun di Semester I 2025, Fokus Perluas Jaringan Digital

•

Telkom Luncurkan Digi Koperasi Dukung Ekonomi Desa

•

Toko Furnitur Selma Hadir di Denpasar, Tawarkan Solusi Isi Rumah Fungsional

Berita Premium

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: -

Konsultasi Pembangunan Hukum Dan HAM

Pemprov Bali

The Best Cargo Company in Bali | Air and Sea Shipping in Bali

We are Your Experienced and Reliable Freight Forwarding Partner in Bali. Bali Cargo, Bali Freight Forwarder, Bali Shipping. Worldwide Cargo Logistics and Freight Forwarder in Bali, Air Freight Services, Sea Freight Services. Contact us Today 0811388874