Komite China DPP "Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (
Asita)", Chandra Salim, meminta kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk segera membentuk Satgas Khusus yang bertugas menertibkan keberadaan travel atau biro perjalanan wisata serta toko ilegal yang beroperasi di wilayah Bali.
"Pemerintah provinsi Bali harus segera membentuk satgas dengan payung hukum yang kuat untuk menertibkan travel dan toko
ilegal yang menyasar pasar wisatawan Tiongkok (China). Ini sangat merugikan para pelaku usaha pariwisata yang berbisnis secara resmi dan juga pariwisata Bali secara keseluruhan," ujar Chandra di Denpasar, saat dihubungi Beritabali.com via sambungan telpon, Selasa (27/11/2018).
Chandra mengatakan, meski
Gubernur Bali sudah menyatakan akan menindak tegas Toko Tiongkok ilegal dan biro perjalanan ilegal asal Tiongkok di Bali, namun faktanya masih ada toko dan travel ilegal yang main "kucing-kucingan" di wilayah Kuta dan sekitarnya.
"Kita sudah aktif melakukan pemantauan di lapangan, misalnya kita pantau toko "O" di wilayah Kedonganan dan Toko "M" di Nusa Dua, dua
toko Tiongkok ini kita pantau karena ada laporan masih buka melayani tamu Tiongkok, padahal pak Gubernur sudah tegas melarang toko toko ilegal seperti ini," jelas Chandra.
Chandra menegaskan, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokorda Artha Ardana Sukawati juga telah meminta pihak-pihak terkait agar segera menertibkan biro perjalanan wisata (BPW) ilegal yang menyasar tamu asal
China. Selain ilegal, BPW ini juga menjual paket perjalanan wisata ke Bali dengan harga yang sangat murah dan tidak wajar.
Gubernur Bali juga telah meminta agar toko-toko ilegal yang banyak ada di wilayah Kuta ditertibkan. Toko ilegal ini menjual oleh-oleh khas Bali kepada tamu asal China, namun barang yang dijual semua berasal dari China, bukan buatan para pengrajin Bali.
"Kami sangat hargai dan respek dengan langkah-langkah yang telah diambil pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur, tapi langkah awal yang sudah dilakukan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali ini belum efektif, masih ada yang main "kucing-kucingan" (tetap beroperasi) di lapangan. Travel (biro perjalanan wisata) liar masih beroperasi secara ilegal dengan membawa tamu asal Tiongkok. Demikian juga toko oleh-oleh yang menjual barang asal Tiongkok juga masih beroperasi secara "kucing-kucingan" di wilayah Kuta dan sekitarnya,"ujar pengusaha kayu gaharu ini.
Chandra meminta agar Satgas Khusus yang bertugas menertibkan BPW dan toko ilegal ini segera dibentuk secara resmi oleh Pemerintah Propinsi Bali dan segera menjalankan tugasnya. Karena jika tidak demikian, maka keberadaan BPW dan toko ilegal dengan target pasar wisatawan China ini akan terus bermunculan dan beroperasi di Bali.
