Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Selasa, 27 Oktober 2026
OJK Himbau 51 BPR di Bali Tidak Sanggup Penuhi Modal Inti Rp6 M Segera Merger
Rabu, 5 Desember 2018,
09:13 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BADUNG.
Beritabali.com,Badung. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah menghimbau kepada 51 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali untuk melakukan merger jika sampai dengan akhir tahun depan belum berkewajiban memenuhi modal inti sebesar Rp6 miliar.
[pilihan-redaksi]
Kebijakan ini, lanjutnya merupakan upaya OJK dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan permodalan BPR, yakni dengan menerbitkan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang kewajiban penyediaan modal minimum BPR yang mengatur bahwa BPR wajib memiliki rasio kecukupan modal minimal sebesar 12% dan rasio modal inti sebesar 8%.
Kebijakan ini, lanjutnya merupakan upaya OJK dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan permodalan BPR, yakni dengan menerbitkan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang kewajiban penyediaan modal minimum BPR yang mengatur bahwa BPR wajib memiliki rasio kecukupan modal minimal sebesar 12% dan rasio modal inti sebesar 8%.
"Sampai saat ini hanya 51 BPR yang belum memenuhi modal intinya sebesar Rp6 miliar dari total sebanyak 136 BPR yang ada di Bali," jelasnya, Selasa (4/12) di Kuta, Badung.
[pilihan-redaksi2]
Dilanjutkan, paling lambat akhir 2019 minimal BPR harus miliki modal inti tidak boleh kurang dari sebesar Rp6 miliar yang harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Selain itu, kata dia, pemenuhan modal inti minimum ini dapat dilakukan secara bertahap. Maka dari itu, HIzbullah mengatakan BPR dilarang untuk melakukan distribusi laba atau pembayaran deviden kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.
Dilanjutkan, paling lambat akhir 2019 minimal BPR harus miliki modal inti tidak boleh kurang dari sebesar Rp6 miliar yang harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Selain itu, kata dia, pemenuhan modal inti minimum ini dapat dilakukan secara bertahap. Maka dari itu, HIzbullah mengatakan BPR dilarang untuk melakukan distribusi laba atau pembayaran deviden kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.
Jika distribusi laba tersebut menyebabkan penurunan jumlah modal inti menjadi kurang dari Rp6 milar atau jika BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp.6 miliar Hizbullah menghimbau untuk melakukan merger.
"Malah kami himbau, jika BPR memungkinkan melakukan merger. Saat ini untuk di Bali belum ada BPR melakukan merger," tutupnya. (bbn/aga/rob)
Berita Badung Terbaru
Berita Premium
Reporter: bbn/aga
Berita Terpopuler
01
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5906 Kali
02
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4631 Kali
03
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2595 Kali
04
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2240 Kali
05
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2210 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Kamis, 8 Oktober 2026
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Sabtu, 3 Oktober 2026
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Sabtu, 26 September 2026
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Senin, 21 September 2026
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung
Senin, 21 September 2026