Kepala DP3AP2KB Kota Denpasar I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti mengatakan, walaupun disebutkan dalam UU Pemilu, jumlah quota perempuan sebanyak 30 persen, namun, jumlah tersebut belum terpenuhi.
“Dalam
Pemilu legislatif yang 2014, di Denpasar terdapat legislator sebanyak 45 orang. Hanya satu orang yang perempuan. Padahal, banyak para calon legislatif perempuan yang maju, namun, mengapa banyak yang gagal. Artinya, ada yang perlu dibenahi,” katanya.
Ia berharap, dengan pelatihan ini, dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. “Kasus KDRT, kekerasan seksual, dan pernikahan dini masih tinggi. Dengan banyaknya legislatif perempuan tentu akan lebih banyak isu perempuan yang bisa didorong menjadi kebijakan untuk berdampak luas pada pembangunan,” kata Laksmi.
Ia sangat yakin, dengan banyaknya para perempuan sebagai anggota
legislatif, kasus-kasus tentang perempuan akan dapat diminimalisasi. Ia menambahkan dengan pelatihan pendidikan politik persepektif gender ini sengaja menyasar perempuan yang telah menjadi pengurus partai.
“Kami berharap, dengan pelatihan ini, para
caleg perempuan dapat memahami strategi, proses, teknis, mengawasi dan mengamankan suara dalam Pemilu 17 April,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota
Denpasar, I Gusti Agung Laksmi Darmayanti saat acara pendidikan kebangsaan berperspektif gender yang diikuti 30 peserta perempuan pengurus partai, Jumat (8/2) di Denpasar.
Sementara itu, Walikota IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Sekda Kota Denpasar I Made Toya menyatakan kesetaraan gender menjadi menonjol dalam setiap platform pembangunan. Namun kenyataannya peran perempuan masih sangat kurang terutama setelah merambah area publik.
Untuk itu perlu ditingkatkan terus kemampuan perempuan sehingga mampu menjadi bersaing dalam area publik. Terlebih lagi komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang.
Lebih lanjut
Rai Mantra menyampaikan perempuan mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman dan persepsi dalam pembangunan berdemokrasi. Untuk itu pendidikan politik untuk perempuan hal yang harus dilaksanakan sehingga bentuk pemantapan pilar-pilar demokrasi.
Menurutnya pelatihan berpolitik untuk perempuan sangat penting untuk dilakukan. Sehingga akan lebih meningkatkan peran serta perempuan dalam pembanungan terutama dalam area publik.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, pada DP3AP2KB Kota Denpasar, Luh Emik Eka Indriyani mengatakan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam politik dan jabatan publik.
Terlebih perempuan mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman tentang berdemokrasi yang sehat adil dan berkualitas. Untuk itu pendidikan politik bagi perempuan khususnya pengurus partai sangat diperlukan.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini diselenggarakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar.
