Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 26 Oktober 2026
Paslon Terpilih Jarang Realisasi 100% Janji Politik, Apa Penyebabnya?
beritabali/ist
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Perhelatan Pilkada Serentak 2020 telah selesai dan beberapa calon daerah terpilih telah ditetapkan KPU belum lama ini.
Dengan telah ditetapkan Paslon kepala daerah tersebut, tentu harus mampu mewujudkan janji-janji politik selama kampaye. Terkait dengan janji politik menurut salah satu pengamat Politik di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Nyoman Subanda, Jumat (29/1) di Denpasar mengatakan, jarang Paslon terpilih dapat merealisasikan 100 persen janji politiknya.
Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor salah satunya seperti adanya bencana Covid-19 saat ini. "Paslon terpilih, baik gubernur maupun bupati dan wali kota tidak selalu bisa merealisasikan sepenuhnya janji politiknya. Kalau dipresentasekan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya, ada yang 90%, 80%, 75%, 50% bahkan mungkin hanya 35%. Pokoknya beragam, akan tetapi hampir tidak ada yang 100%," jelasnya.
Hal tersebut, menurutnya bisa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya karena keuangan, kemampuan SDM di pemerintahan, political will, karena direcoki oleh fakfor politik, ada juga karena faktor sosial ekonomi. "Bencana, salah satunya bencana covid-19 dan lain-lain," sebutnya.
Memang ada beberapa dampak buruk jika janji politik tidak bisa dipenuhi atau diwujudkan mulai dari, akan menurunnya kepercayaan publik pada si pemimpin dan kekecewaan publik karena harapan dan keinginannya tidak direalisasikan. Implikasinya lebih jauh elektabilitas dan akseptabilitas figur tersebut akan turun, tergantung penyebab tidak terealisasinya janji tersebut.
"Jika dilihat di negara-negara maju, seperti Jepang, beberapa negara di Eropa, jika seorang pejabat publik tidak bisa merealisasikan program-programnya dan merasa sudah mengecewakan banyak masyarakat. Biasanya sportif meminta maaf dan ada yang mengundurkan diri. Kalau di Indonesia belum terbangun etika politik tersebut," paparnya.
Janji politik sudah tertuang dalam visi dan misi paslon, selanjutnya akan menjadi dokumen daerah. Sekaligus sebagai program pemerintah daerah dengan berbagai program prioritas tiap tahunnya. Tugas dewan guna mengawal itu sampai tuntas, tinggal infrastruktur politik (Pers, LSM, parpol, masyarakat dan lain-lain) memberi kritik, masukan, dan kontrol sosial pada Pemerintah daerah.
"Kita harus ingatkan paslon terpilih bahwa tugas pemerintah harus diutamakan yaitu,melayani masyarakat, mensejahtrakan, memberdayakan, merespon berbagai persoalan masyarakat dan menertibkan masyarakat," ucapnya.
Dirinya berharap, agar kepala daerah terpilih punya komitmen dan integritas sehinga tidak ada janji diingkari, semoga politisi dan tim sukses tidak banyak ngerecoki pemerintahan sehinga cepet bisa mengwujudkan good governace.
Reporter: bbn/aga
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5847 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4600 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2566 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2209 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2194 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
