Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali mengajak masyarakat adat untuk ikut mengawasi Pemilu dan Pilkada serentak 2024. 

Bawaslu Bali berkolaborasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali melalui Program Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada (Gema Siwa Puja). 

Sosialisasi sekaligus launching Gema Siwa Puja berlangsung di Hotel Rumah Luwih, Desa Lebih, Kabupaten Gianyar, Sukra Wage Landep, Jumat (10/9). 

Acara ini juga digelar secara virtual. Dihadiri Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi Bali, Jajaran Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali beserta MDA Kabupaten/kota se Bali. 

Dalam sosialisasi dibacakan piagam deklarasi Gema Siwa Puja yang terdiri dari 3 komitmen. Pertama, menjaga keutuhan dan kelestarian Desa Adat yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dari ancaman/konflik kepentingan dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 

Kedua, berupaya secara maksimal meningkatkan partisipasi masyarakat Adat (krama Desa Adat di Bali) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas. Ketiga, menjaga stabilitas dan kondusifitas serta mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. 

Bendesa Agung MDA Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dalam sambutannya berterima kasih telah dirangkul untuk bersama-sama mengawasi Pemilu dan Pilkada 2024. 

"Artinya kita semakin dapat kepercayaan dan semakin dibutuhkan. Bukan saja oleh Bali, tapi jiga selalu diajak bersama untuk membangun bangsa negara. Bahkan  juga dunia internasional sering sekali, program-peogeambya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas di Bali," ujarnya. 

Ida Pangelingsir yang juga Ketua FKUB Provinsi Bali ini juga mengajak secara khusus tokoh agama bersama-sama melaksanakan kewajiban untuk Bali, untuk Negara Indonesia. 

"Tugas kita akan semakin banyak, semakin sibuk. Marilah kita bahagia dalam tugas ini. Bahagia karena bermanfaat untuk Bali, seperti tujuan hidup Mokshartam Jagadhita ya Caiti Dharma," ujar Pangelingsir Puri Denbencingah, Klungkung ini. 

Pemilu dan Pilkada, kata Ida Pangelingsir sangat penting dan strategis. "Jika salah pilih, yang jadi korban adalah Bali. Masalah besar kalau itu terjadi. Kepentingan Desa Adat, keagamaan, budaya Adat istiadat yang adi luhung dipertaruhkan disitu. Oleh karena itulah maka kita harus ikut mengawasi. Syukur Bawaslu ajak kita bersama berpartisipasi mengawasi Pemilu Pilkada," ungkapnya. 

Lebih detail lagi, krama Adat Bali diajak untuk mengawasi money politic, isu SARA dan black campaign saat hajatan pesta demokrasi berlangsung. "Politik uang kita awasi, jangan sampai isu SARA jadi isu kampanye politik. Terutama isu agama, jangan pernah. Itu juga tugas kita. Dan juga hindari black campaign, karna itu fitnah menjelekkan tanpa dasar. Tapi klo mengupas kekurangan itu perlu, disertai dengan bukti fakta agar kita tahu kurang lebih para calon," jelasnya. 

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariani mengatakan kolaborasi ini dijalin agar dapat mewujudkan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang berkualitas dan bermartabat. 

"Ini adalah salah satu upaya pengawasan partisipatif. Kolaborasi dengan desa Adat melibatkan masyarakat di Bali," jelasnya. 
Nama Gema Siwa Puja dipilih, selain karena kepanjangannya Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada, Gema Siwa Puja juga merepresentasikan kehidupan kultural budaya di Bali. 

"Dewa Siwa dengan kekuatan peleburannya, kita harap Desa Adat turut menggemakan peleburan halal yang tidak semestinya terjadi di pemilihan," jelasnya. 

Sebagainya tindak lanjut penandatanganan kesepakatan ini, Bawaslu Bali memerintahkan Bawaslu masing-masing Kabupaten/kota untuk membuatkan perjanjian kerjasama di tingkat kabupaten. 

"Kami pastikan seluruh jajaran Kabupaten/kota menjalankan program ini. Semoga jalinan kerjasama dapat memperkuat, memperluas jaringan sehingga terwujud Pemilu yang luberjurdil, aman dan damai di Bali," harapnya.