KPK Jelaskan Soal Nama Eks Bupati Tabanan Muncul di Sprindik

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

KPK Jelaskan Soal Nama Eks Bupati Tabanan Muncul di Sprindik

Jumat, 14 Januari 2022, 14:55 WITA Follow

beritabali/ist/KPK Jelaskan Soal Nama Eks Bupati Tabanan Muncul di Sprindik.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menelusuri Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti.

Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango setelah mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Kamis (13/1/2022) kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Menurutnya pula pihaknya masih terus mengkonfirmasi sumber-sumber saksi lain. Ia mengatakan akan menginformasukan jika ada perkembangan lebih lanjut.

Sedangkan sampai saat ini belum bisa dipastikan ada atau tidaknya keterlibatan dari mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

"Semuanya harus melalui proses ekspos, nanti dari tim penyelidik, penyidik di hadapan kami. Seperti apa kami belum bisa berandai-andai juga," ucap Nawawi.

KPK juga menjelaskan perihal surat perintah penyidikan (sprindik) yang menyeret nama mantan Bupati Tabanan tersebut, Menurutnya saat ini belum ada pengeluaran sprindik dari KPK.

"Untuk informasi itu, kami pastikan belum mengeluarkan (sprindik). Tapi kerja-kerja dari penyelidik, penyidik masih akan harus dipaparkan di hadapan kami. Kami belum menetapkan sebagai apa statusnya," tegasnya.

Adapun sebelumnya penggeledahan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, Kantor Bapelitbang Kabupaten Tabanan, Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor DPRD Kabupaten Tabanan dan kediaman pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

Dalam perkara ini juga melibatkan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo yang telah divonis 6,5 tahun penjara, ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan pada Februari 2019.

Hal itu dikarenakan terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DID di sembilan kabupaten. Salah satunya adalah DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Tabanan. (Sumber: Antara)