Pemerintah Kamboja Larang Peredaran Kripto

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemerintah Kamboja Larang Peredaran Kripto

Senin, 30 Mei 2022, 18:05 WITA Follow

bbn/Bisnis.com/Pemerintah Kamboja Larang Peredaran Kripto

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Pemerintah Kamboja belum memberi lampu hijau untuk penerbitan atau penggunaan mata uang kripto apa pun di negara itu.

Dilansir dari Bitcoin.com, Senin (30/5/2022). hal itu disampaikan dalam sebuah laporan, mengutip dokumen yang baru-baru ini dirilis oleh Kementerian Keuangan dan Ekonomi Kamboja. Pemerintah mengatakan masih ilegal untuk membuat, mendistribusikan atau memperdagangkan mata uang kripto di Kamboja.

Menurut laporan China News Service, sementara kementerian mengakui industri fintech berkembang pesat, namun tetap menegaskan larangan lama pada perdagangan kripto tetap berlaku.

Sebelumnya, otoritas Kamboja mengumumkan pada 2018 soal peredaran atau perdagangan cryptocurrency tanpa lisensi adalah ilegal. Pada saat itu, pihak berwenang memperingatkan aktivitas kripto berpotensi menimbulkan risiko bagi publik dan masyarakat.

Volatilitas aset kripto serta kurangnya dukungan dari aset dasar adalah beberapa risiko yang disebutkan dalam pernyataan 11 Mei 2018. Kurangnya perlindungan konsumen, kejahatan dunia maya, dan hilangnya dana karena peretasan adalah risiko lain yang disebutkan dalam pernyataan itu.

Kamboja Merancang Kebijakan Fintech

Dalam pernyataan baru yang dikeluarkan bersama dengan Bank Nasional Kamboja, Komisi Sekuritas, dan Badan Kepolisian Nasional, kementerian Keuangan menegaskan kembali tidak ada perusahaan cryptocurrency yang telah mengeluarkan izin usaha.

Sementara itu, laporan China News Service mengungkapkan Kamboja saat ini menyusun kebijakan pengembangan fintech yang menurut kementerian keuangan, memastikan negara tersebut mendapat manfaat penuh dari pengembangan teknologi yang sedang berkembang ini sambil meminimalkan risiko terkait. (Sumber: Liputan6.com)

Berita Premium

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

Reporter: bbn/net

Berita Bali

Berita Bahasa Bali

Berita Berbahasa Bali

Berita Bali Terkini

Berita Bali Hari Ini

Beritabali

Informasi Bali

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!