PT Pertamina (Persero) akhirnya buka suara terkait dengan implementasi larangan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi kepada kendaraan roda empat jenis tertentu per 1 Agustus 2022 ini. Pihak Pertamina memastikan belum ada larangan pembelian kedua BBM itu tatkala belum selesainya Revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) 191 tahun 2014.

Saat in Pertamina sudah memperluas wilayah kendaraan roda empat yang wajib melakukan pendaftaran di website MyPertamina. Terdapat 50 wilayah yang sejatinya sudah wajib melakukan pendaftaran tersebut.

Secretary Corporate Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan pihaknya belum menentukan kapan pembatasan pembelian BBM Pertalite diberlakukan. Namun yang pasti pihaknya selalu menghimbau agar masyarakat yang berhak menerima subsidi untuk segera mendaftar.

"Masyarakat yang merasa berhak untuk menggunakan BBM Subsidi bisa segera mendaftar baik melalui booth pendaftaran yang disiapkan di SPBU/lokasi lain, melalui web subsiditepat.mypertamina.id maupun melalui aplikasi MyPertamina," ujarnya, Sabtu (23/7/2022).

Selain itu, Irto juga menegaskan bahwa pembelian BBM Pertalite maupun Solar tidak wajib menggunakan aplikasi MyPertamina. Setidaknya konsumen hanya cukup menunjukkan QR Code yang sudah dicetak atau yang disimpan di Handphone.

"Implementasi QR Code untuk pembelian saat ini belum ditentukan waktunya. Jadi saat ini masih dalam proses pendaftaran dan sosialisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan untuk bisa mendapatkan QR Code, masyarakat dapat mendaftar melalui tiga cara. Diantaranya yakni melalui website, aplikasi dan pendaftaran di SPBU Pertamina.

"Kalau sudah dapat QR Code maka QR Code melekat pada kendaraan. Jadi kalau gak mau gunakan handphone QR Code itu dilaminating saja di kaca mobil atau motor. Sehingga gak perlu ada keributan penggunaan HP di SPBU," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI, Rabu (6/7/2022).

Sampai pada 23 Juli 2022, Pertamina mencatat konsumen yang mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna Pertalite dan Solar Subsidi sudah mencapai 220 ribu kendaraan. Irto mengatakan saat ini seluruh proses pendaftaran masih terus berlangsung, hingga 23 Juli kendaraan yang telah didaftarkan mencapai lebih dari 220 ribu unit kendaraan.

"Dari total ini, hampir 80 persen kendaraan yang didaftarkan adalah jenis kendaraan yang mengkonsumsi Pertalite, sisanya adalah pengguna Solar Subsidi," kata Irto dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/7/2022).

Menurut dia masyarakat yang mendaftarkan kendaraannya pada Program Subsidi Tepat ini tidak hanya terbatas pada kota atau kabupaten yang memang secara resmi telah dibuka periode pendaftarannya, namun dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Melihat tingginya pendaftar dari seluruh wilayah, Pertamina Patra Niaga pada beberapa waktu lalu memang sudah memperluas wilayah pendaftaran hingga 50 Kota atau Kabupaten.

"Melihat dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga memang secara bertahap akan terus memperluas wilayah Program Subsidi Tepat," ujarnya.

Adapun, guna memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan kendaraannya, Pertamina Patra Niaga juga terus memastikan kesiapan dil apangan dalam bentuk booth pendaftaran langsung. Booth pendaftaran langsung ini untuk membantu dan mempermudah akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran, datang langsung dan akan dibantu pengisian data serta dokumen pendukungnya.

"Jadi tak perlu khawatir, booth pendaftaran langsung akan tetap disediakan untuk mempermudah masyarakat yang tidak memiliki handphone atau akses internet. Bagi yang punya, bisa langsung ke website subsiditepat.mypertamina.id atau melalui menu Subsidi Tepat di Aplikasi MyPertamina. Tinggal isi dan upload dokumen yang diperlukan," tambah Irto.

Pertamina juga mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Pembelian Pertalite dan Solar Subsidi saat ini juga masih seperti biasa dan belum ada pembatasan. Kedepan, Program Subsidi Tepat Sasaran ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.(sumber: cnbcindonesia.com)