Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan tiga wartawan terkait pengujian UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

Hal ini disampaikannnya dalam jumpa persnya di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

"Kami berterima kasih menyampaikan apresiasi, puji syukur putusan hari ini. Sudah disampaikan terkait polemik yang selama ini menjadi perdebatan mengenai kewenangan Dewan Pers terkait dengan pembuatan peraturan-peraturan serta adanya kaitan dengan keinginan sebagian kelompok terkait dengan Dewan Pers," ujar Agung.

Agung menilai sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil.

"Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945," tutur dia.

Selain itu, Agung menyebut dengan putusan MK tersebut juga membuktikan bahwa Dewan Pers hanya memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers.

"Hanya kemarin kan ada yang merasa keberatan gitu kan, bahkan menganggap dianggapnya Dewan Pers itu terlalu berlebihan karena membuat peraturan. Padahal jelas bahwa Dewan Pers hanya memfasilitasi saja. Yang membuat adalah teman-teman itu konstituen Dewan Pers yang jumlahnya saat ini 11," tutur dia.

Lebih lanjut, Dewan Pers kata Agung menegaskan bahwa Dewan Pers tidak pernah membuat peraturan aturan organisasi pers.

"Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan apa yang dilakukan Dewan Pers dengan teman-teman konstituen peraturannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Rabu (31/8/2022). Dalam keputusannya MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Usman Anwar, yang memimpin sidang.

Dengan demikian permohonan uji materiil terhadap UU Pers itu pun gugur.

MK membantah beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK.

Menurut MK, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

Menurut MK, tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers tak berdasar.

"Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” tutur Usman.

Tentang gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan, bahwa hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah tersebar juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut. (sumber: suara.com)