Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng meluncurkan 10 inovasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat digitalisasi birokrasi. Terobosan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perlindungan tenaga kerja, penanggulangan bencana, investasi, pengendalian inflasi, hingga kesehatan dan pendidikan.

Sepuluh inovasi hasil proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 itu diluncurkan langsung Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, dalam jumpa pers bersama awak media di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Jumat (6/11).

Sutjidra mengatakan, inovasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan tugas peserta pendidikan dan pelatihan, tetapi dapat diterapkan secara nyata untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, berbagai terobosan diperlukan untuk menghadapi tantangan daerah, termasuk kondisi geografis Buleleng, keterbatasan kemampuan fiskal, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat dan mudah diakses.

"Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta Diklat PKN Tingkat II. Ada 10 inovasi yang nantinya diharapkan bisa membantu Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan serta mendorong kemajuan daerah," ungkap Sutjidra.

Ia menegaskan, keterbatasan daerah bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Setiap perangkat daerah harus mampu menghadirkan solusi melalui terobosan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Walaupun kondisi kita masih memiliki berbagai kekurangan, kita harus tetap berupaya membuat inovasi. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Buleleng," tegasnya.

Sepuluh inovasi tersebut dikembangkan sejumlah perangkat daerah dengan fokus pada integrasi sistem, digitalisasi pelayanan, serta penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat.

10 Inovasi Strategis Pemkab Buleleng

Di bidang perlindungan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM menghadirkan SINGA NUGRAHA (Sinergi Perlindungan Pekerja Rentan Kabupaten Buleleng melalui CSR). Program ini menyasar pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan, dan buruh, agar memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan dunia usaha.

Perlindungan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, BPBD Buleleng mengembangkan MITRA BPBD (Manajemen Informasi Terintegrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi kebencanaan, mulai dari edukasi, pelaporan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga informasi cuaca dan iklim. Integrasi tersebut diharapkan mendukung penanganan bencana dengan informasi yang lebih cepat dan akurat.

Pada sektor ekonomi dan investasi, DPMPTSP menghadirkan INVEST JOSS (Jendela Pemodal dan Solusi Strategis Buleleng) sebagai gerbang informasi investasi. Platform ini mengintegrasikan promosi potensi daerah, konsultasi investor, hingga pemantauan investasi. Inovasi tersebut juga diharapkan membuka peluang kemitraan antara investor dan pelaku UMKM lokal.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dilakukan melalui PRADIPA (Peringatan Respons Antisipatif Data Inflasi dan Pengambilan Arah Kebijakan) yang dikembangkan Staf Ahli Bupati. Sistem ini mengintegrasikan data dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk mendeteksi potensi tekanan inflasi lebih awal. Data tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui KILAT Denbukit yang dikembangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Inovasi ini bertujuan menyederhanakan proses belanja pemerintah, mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban. Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, sistem tersebut diharapkan membuka peluang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Di sektor pelayanan pemerintahan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mengembangkan Sang Buleleng (Satu Gerbang Buleleng). Platform ini dirancang menjadi pintu masuk tunggal layanan digital pemerintah dengan mengintegrasikan identitas digital, layanan, dan data pemerintahan. Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses berbagai layanan tanpa harus berhadapan dengan sistem yang terpisah-pisah.

Sementara itu, RSUD Kabupaten Buleleng menghadirkan PANJI SAKTI (Pelayanan Rujukan Jejaring Terintegrasi, Sistem Aman Kolaboratif Tepat Indikasi). Inovasi ini bertujuan mempercepat sekaligus meningkatkan ketepatan pelayanan rujukan kesehatan.

Melalui platform digital, fasilitas kesehatan pengirim dapat memantau ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara langsung sebelum melakukan rujukan pasien. Dengan demikian, proses rujukan diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, dan aman.

Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengembangkan SPATSIKU (Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah Inklusif). Program ini melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah anak putus sekolah serta mengembalikan anak tidak sekolah ke jalur pendidikan hingga menyelesaikan pendidikannya.

Berikutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menghadirkan SATYA DASI (Sistem Tata Kelola Informasi Strategis Berbasis Data Strategis Terintegrasi untuk Memperkuat Kewaspadaan Dini dan Stabilitas Daerah).

Inovasi ini mengintegrasikan data FKUB, FKDM, Kominda, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah mendeteksi potensi kerawanan sosial lebih dini sekaligus menyusun langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas daerah.

Inovasi kesepuluh dikembangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Si Bijak Paten (Sistem Informasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN). Platform ini menjadi pusat pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur secara digital melalui Buleleng ASN Corpu.

Di dalamnya tersedia sejumlah fitur, mulai dari pengelolaan profil, perencanaan pengembangan individu, katalog kursus, pemantauan pembelajaran, hingga penerbitan sertifikat digital.

Sutjidra berharap seluruh inovasi tersebut tidak berhenti pada tahap peluncuran. Menurutnya, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari gagasan yang dihasilkan, tetapi juga dari penerapannya dalam mendukung pekerjaan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Yang terpenting, inovasi ini bisa dijalankan dan memberikan manfaat. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, sehingga berbagai terobosan yang sudah dibuat jangan sampai hanya berhenti sebagai proyek perubahan," demikian Sutjidra.

Melalui 10 inovasi tersebut, Pemkab Buleleng berupaya mengubah pola kerja pemerintahan yang sebelumnya cenderung manual dan sektoral menjadi lebih terintegrasi, kolaboratif, serta berbasis data. Keberlanjutan implementasi inovasi diharapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Buleleng.