Bupati Bersama DPRD Tandatangani Persetujuan Perubahan APBD 2022

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bupati Bersama DPRD Tandatangani Persetujuan Perubahan APBD 2022

Rabu, 7 September 2022, 21:46 WITA Follow

bbn/HUmas Klungkung/Bupati Bersama DPRD Tandatangani Persetujuan Perubahan APBD 2022

BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Klungkung menandatangani berita acara persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, dalam sidang Paripurna di ruang Sabha Nawa Natya DPRD Kabupaten Klungkung, Rabu (7/9).

Rapat dibuka Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, A.A Gede Anom, pukul 10.45 Wita. Dari 30 anggota DPRD Kabupaten Klungkung, hadir sebanyak 24 orang. Rapat yang digelar secara offline dan online ini juga diikuti Forkopimda Kabupaten Klungkung, OPD Pemkab Klungkung dan instansi terkait.

Dalam pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Klungkung, diantaranya fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Hanura dan fraksi Persatuan Demokrat, kesemuanya menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Suwirta dalam menyampaikan pendapat akhirnya mengatakan, pendapatan daerah yang dalam rancangan semula sebesar 1,10 triliyun rupiah lebih bertambah sebesar 3,95 milyar rupiah lebih menjadi 1,11 triliyun lebih.

Penambahan pendapatan ini bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar 3,7 milyar rupiah lebih dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupatan Badung sebesar 252 juta lebih untuk pemasangan jaringan pipa air Guyangan Calik —Pulagan di Desa Kutampi, Nusa Penida.

Belanja daerah yang dalam rancangan semula sebesar 1,271 triliyun rupiah lebih bertambah sebesar 3,9 milyar rupiah lebih menjadi sebesar 1,275 triliyun rupiah lebih. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dirancang tetap seperti rancangan semula yaitu sebesar 161 milyar rupiah lebih.

“Selanjutnya, sesuai amanat konstitusi, rancangan peraturan daerah ini akan kami sampaikan kepada Gubernur segera sebelum batas waktu tiga hari untuk mendapat evaluasi,” ujar Bupati Suwirta.