Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Kamis, 7 Mei 2026
Hadi Tjahjanto Beri Kepastian Hukum Aset Tanah Gili Trawangan
beritabali/ist/Hadi Tjahjanto Beri Kepastian Hukum Aset Tanah Gili Trawangan.
BERITABALI.COM, NTB.
Jumat (6/9), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto berkunjung ke Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Tujuan kunjungan Hadi Tjahjanto ke Gili Trawangan selain untuk meninjau aset tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Disamping itu, juga
untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat soal lahan yang telah digunakan berusaha dalam jangka waktu yang lama di Gili Trawangan.
Hadi Tjahjanto mengatakan, Gili Trawangan memiliki potensi pariwisata yang bagus dan tinggi. Maka dari itu, masyarakat lokal perlu untuk dilibatkan. Keterlibatan tersebut mesti didukung dengan menunjang fasilitas yang berupa tempat atau lokasi.
“Saya datang ke sini untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat soal lahan yang telah digunakan berusaha dalam jangka waktu yang lama,” ungkap Hadi.
Dengan melihat status tanah yang terdapat di Gili Trawangan, pada saat itu, Hadi mesti mencabut izin PT Gili Trawangan Indah (HGB) karena memiliki surat izin berupa HGB namun tidak dikelola dengan baik.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB harus turut memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dalam mengelola lahan di Gili Trawangan serta diberikan kepastian hukum berupa pemberian sertifikat HGB. Sebagai informasi, sertifikat HGB dapat digunakan hingga 80 tahun ke depan.
“Tidak hanya 80 tahun, dapat diperpanjang. Sebab, Pemprov NTB tetap dapat mengontrol masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan aset. Itu dilakukan supaya masyarakat tidak digeser dengan kekuatan besar,” jelas Hadi.
Pemprov NTB akan tetap melakukan verifikasi mengenai siapa saja yang memiliki hak untuk mendapatkan sertifikat HGB agar masyarakat lokal tidak tersisih dari Gili Trawangan. Sertifikat tersebut pun dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha dengan mengagunkan di lembaga keuangan dan perbankan.
Melalui laporan yang telah diterima Hadi, masyarakat Gili Trawangan yang telah mendaftar ingin segera memperoleh sertifikat HGB, tercatat sebanyak 261 pendaftar dari 700-an warga di Gili Trawangan. Namun, seluruh usulan tersebut bakal ditampung serta diverifikasi oleh Pemprov NTB.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, sebenarnya, PT GTI tetap dihargai oleh Pemprov NTB sebagai investor. Namun, warga Gili Trawangan ternyata tidak menginginkan Pemprov NTB melanjutkan kerjasama dengan PT GTI, terlebih telah lama investor itu tidak melakukan pembangunan. Dan Pemprov NTB memang telah memutus kontrak dengan PT GTI.
Setelah memutus kontrak, Pemprov NTB siap untuk bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat di Gili Trawangan dengan prinsip yang berkeadilan.
“Kami bertugas untuk memastikan masyarakat aman, nyaman, adil dan sejahtera. Ada masyarakat yang tidak mampu. Namun, teruntuk masyarakat yang mampu dan menjalankan usaha dengan penghasilan yang besar, silakan berkontribusi,” tegas Gubernur Zul.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/lom
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 651 Kali
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 610 Kali
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 458 Kali
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 445 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang