Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Kamis, 13 Agustus 2026
Atasi Kemacetan, Perlunya Dibangun Pos Pengamanan Terpadu di Pelabuhan Sanur
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Sanur sejak bulan November 2022 lalu berdampak signifikan terhadap arus lalu lintas di kawasan jalan menuju pelabuhan.
Tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai-Simpang Jalan Matahari Terbit Sanur Denpasar Selatan, kerap kali mengalami kemacetan yang cukup panjang dan dikeluhkan banyak warga ke pihak kepolisian.
Dalam upaya mencari solusi dan mengatasi hal tersebut Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas, SH., SIK., MH., pada Kamis 12 Januari 2022 menjalin silaturahmi ke Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Pelabuhan Benoa.
Kedatangan Kapolresta yang didampingi Kapolsek Denpasar Selatan Kompol I Made Teja Dwi Permana, SH.,SIK., disambut langsung Kepala KSOP Kelas II Benoa, Ridwan Chaniago.
Menurut Kapolresta Bambang mencari solusi untuk kemacetan yang terjadi memerlukan keterlibatan semua pihak terkait, salah satunya perlu adanya Pos pengamanan terpadu.
"Menjaga situasi jamtibmas dan mengatasi kemacetan perlu dibangun Pos Pengamanan Terpadu di Pelabuhan sanur," ucap Kapolresta.
Ditegaskannya, perlu kiranya dicarikan akses jalan lain menuju Pelabuhan, karena kemacetan terjadi akibat akses keluar masuk pelabuhan yang hanya satu.
Menanggapi itu, Kepala KSOP Benoa sangat mengapresiasi dan mendukung usulan Kapolresta untuk membuat pos pengamanan terpadu di kawasan Pelabuhan Sanur. Dia juga menjelaskan bahwa pada 16 Pebruari 2023 secara resmi akan dilakukan penyerahan dari kontraktor kepada Kementerian terkait pembangunan Pelabuhan.
Menurutnya nanti akan ada penunjukan Badan Usaha pengelola Pelabuhan yang akan mengkordinir terkait pembangunan Pos Pengamanan terpadu di kawasan Pelabuhan Sanur.
"Pada saat penyerahan kepada BUP pelabuhan Sanur akan kami usulkan terkait pembangunan Pos pengamanan terpadu," ucap Ridwan Chaniago.
Untuk diketahui saat ini akses keluar masuk sekarang memang buntu. Sehingga diperlukan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan, sedangkan kepemilikan tanah di sekitar Pelabuhan Sanur adalah tanah adat dan pribadi. Sehingga diharapkan Pemda dan Pemkot dapat memfasilitasi kepada desa adat maupun pemilik tanah.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/bgl
Berita Terpopuler
Suami Tusuk Istri dan Mertua di Penatih
Dibaca: 4506 Kali
Siswi SMP di Sidakarya Diduga Diperkosa Karyawan Ayahnya
Dibaca: 2321 Kali
Pria 28 Tahun Diduga Tewas Gantung Diri di Belakang Rumah Payangan
Dibaca: 1966 Kali
Pelajar 14 Tahun Tewas Kecelakaan di Manggis Karangasem
Dibaca: 1592 Kali
Sterilisasi Pelabuhan Gilimanuk Mulai 5 Agustus
Dibaca: 1036 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun