Jokowi Dukung Proses Hukum Transaksi Janggal Pemilu 2024 Temuan PPATK

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Jokowi Dukung Proses Hukum Transaksi Janggal Pemilu 2024 Temuan PPATK

Selasa, 19 Desember 2023, 12:57 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Jokowi Dukung Proses Hukum Transaksi Janggal Pemilu 2024 Temuan PPATK

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung tindak lanjut proses hukum atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal pada Pemilu 2024.

Jokowi mengatakan aturan hukum sudah jelas. Dia yakin proses hukum akan berjalan bila kejanggalan ditemukan.

"Ya semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum," kata Jokowi di Jembatan Otista, Bogor, Selasa (19/12).

Jokowi mengimbau semua pihak untuk mengikuti Pemilu 2024 sesuai aturan. Ia mendukung semua pihak mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

"Ya semua harus mengikuti aturan yang ada," ujar Jokowi.

Sebelumnya, PPATK mengungkap temuan transaksi janggal dalam Pemilu 2024. Hal itu diungkap dalam acara "Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara" di Jakarta, Kamis (14/12).

PPATK melihat peningkatan tindak pidana pencucian (TPPU) dalam kampanye Pemilu 2024. Transaksi yang diduga ilegal itu meningkat 100 persen pada semester II 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan telah mengirim laporan tentang temuan itu ke KPK dan penyelenggara pemilu.

Temuan itu sempat menjadi bahan saling tuding antarparpol. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir partai kecil yang tiba-tiba punya banyak baliho.

Pernyataan itu pun direspons Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tudingan balik. Mereka mengutip survei Indikator Politik Indonesia tentang alat peraga kampanye (APK).

"Menurut survei indikator, APK paling banyak itu namanya partainya PDIP. PSI urutan ke-11. Jadi, ada baiknya survei itu dibaca," ucap Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Pati, Jawa Tengah, Minggu (17/12).(sumber: cnnindonesia.com)