Bawaslu Ungkap 5 Indikator Kerawanan di Pilkada Karangasem

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bawaslu Ungkap 5 Indikator Kerawanan di Pilkada Karangasem

Selasa, 6 Agustus 2024, 10:16 WITA Follow

beritabali/ist/Bawaslu Ungkap 5 Indikator Kerawanan di Pilkada Karangasem.

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Bawaslu mengidentifikasi dan melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024.

Dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan Pemilu, terdapat 5 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Nengah Putu Suardika, dalam kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder dan Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang bertempat di Taman Surgawi Resort and Spa, Senin,(5/8/2024), Karangasem.

“Dari analisis Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang sudah kami identifikasi, terdapat 5 isu rawan, diantaranya Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Pelanggaran Netralitas ASN, Keakuratan Data, Hak Untuk Memilih dan Keberatan Calon,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Bali, I Wayan Widyardana Putra, menambahkan langkah antisipasi yang internal Bawaslu lakukan dengan melaksanakan tupoksi berdasarkan proyeksi serta menetapkan langkah antisipasi agar proses Pemilu berjalan demokratis.

“Tidak hanya internal Bawaslu saja yang harus berperan aktif dalam mengantisipasi isu-isu rawan tetapi eksternal Bawaslu yaitu stakeholder juga harus berperan aktif dengan menjadikan IKP sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan masing-masing lembaga agar mampu memberi kontribusi positif dalam pelaksanaan proses Pemilu yang demokratis,” paparnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, mengharapkan, agar pola-pola komunikasi antara stakeholder dan Bawaslu Kabupaten Karangasem lebih ditingkatkan guna mewujudkan Pemilihan yang sesuai asasnya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Tidak hanya pola-pola komunikasi saja yang harus ditingkatkan tetapi pola-pola koordinasi juga harus ditingkatkan agar segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan maupun pelanggaran Pemilihan dapat langsung ditindaklanjuti," pungkasnya.