Polda Bali Ajak Media Jaga Iklim Politik Saat Pilkada Kondusif

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Polda Bali Ajak Media Jaga Iklim Politik Saat Pilkada Kondusif

Rabu, 4 September 2024, 18:57 WITA Follow

beritabali/ist/Polda Bali Ajak Media Jaga Iklim Politik Saat Pilkada Kondusif.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pemetaan untuk mendeteksi lebih awal adanya gangguan keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Bali.

"Sementara belum kami tentukan daerah paling rawan," terang AKBP I Wayan Sumara selaku Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Bali di sela-sela pertemuan dan sinergitas antara Polda Bali dengan awak media pers di Denpasar, Rabu (4/9/2024).

Menurutnya, pengawasan terhadap pendukung calon kepala daerah yang diusung partai politik lebih mudah dibandingkan pengawasan terhadap massa calon dari jalur independen.

Untuk calon kepala daerah berasal dari partai, aparat keamanan akan merangkul para pengurus partai politik dan diajak bekerjasama dalam mengantisipasi gangguan-gangguan yang akan muncul.

"Kalau calon yang berbasis independen ini kan massanya tersebar, seperti di kecamatan mana dan desa mana. Ini tentunya yang dipetakan. Kendati demikian, semua masih normal-normal (tidak ada gangguan)," tuturnya.

Wayan Sumara lalu menyebut bahwa awak media memiliki peran penting dalam menjaga iklim perpolitikan khususnya di wilayah Bali, baik menjelang hingga selesai hajatan Pilkada Serentak 2024.

"Dan ini yang menjadi salah satu alasan diadakan pertemuan ini. Harapan kami dari kepolisian, awak media turut serta membantu sesuai tugas pokok masing-masing sehingga pelaksanaan Pilkada di Bali berjalan lancar, aman dan demokrasi," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali Arief Wibisono mengatakan, wartawan telah memahami apa yang layak dan tidak layak diberitakan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-undang Pokok Pers No.40 Th 1999.

Menurutnya, justru yang perlu diantisipasi selama hajatan Pilkada Serentak adalah media sosial (medsos). Karena tak jarang hoaks, ujaran kebencian (hate speech), flaxing, black campaign serta isu-isu meresahkan masyarakat berasal dari medsos.

"Potensi-potensi inilah yang sebaiknya harus diwaspadai. Tapi ujung-ujungnya Pers akan menjadi 'Cleansing House' dari isu-isu yang beredar," tukasnya.