Diskominfo Badung Fasilitasi Bimtek Monev Keterbukaan Informasi 2025

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Diskominfo Badung Fasilitasi Bimtek Monev Keterbukaan Informasi 2025

Jumat, 18 Juli 2025, 15:51 WITA Follow

beritabali/ist/Diskominfo Badung Fasilitasi Bimtek Monev Keterbukaan Informasi 2025.

BERITABALI.COM, BADUNG.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Jumat (18/7/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat I Diskominfo Badung ini diinisiasi oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali, dan diikuti oleh 15 Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Acara resmi dibuka dengan pemukulan kulkul oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Dewa Nyoman Suardana, bersama Sekretaris Diskominfo Badung Anak Agung Gede Agung Arimayun.

“Monev KIP merupakan bagian dari tugas dan fungsi utama Komisi Informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib melaksanakan keterbukaan informasi, dan monev ini adalah cara kami untuk memastikan implementasinya berjalan optimal, termasuk di Kabupaten Badung,” tegasnya.

Dewa menambahkan, hasil akhir dari Monev akan menjadi potret pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap badan publik.

"Hasil ini nantinya akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, mulai dari ‘Informatif’, ‘Menuju Informatif’, hingga ‘Kurang Informatif’, yang akan diumumkan melalui proses penganugerahan di akhir kegiatan", jelas Dewa.

Tahun ini, sebanyak 195 badan publik di seluruh Bali terlibat dalam Monev KIP. Dari jumlah tersebut, 15 badan publik berasal dari Kabupaten Badung, yang terdiri dari kategori desa, kecamatan, OPD, PPID dan lainnya.

Dewa Suardana menegaskan pentingnya komitmen dari peserta untuk mengikuti seluruh proses secara serius.

“Harapan kami, proses monitoring ini dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh badan publik. Sebab, hasilnya akan menjadi perhatian masyarakat serta menjadi tolak ukur dalam menilai akuntabilitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap instansi,” pungkasnya.