Niluh Djelantik Balas Respons DPRD Gianyar: Kritik Saya Demi Rakyat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Niluh Djelantik Balas Respons DPRD Gianyar: Kritik Saya Demi Rakyat

Kamis, 21 Agustus 2025, 14:29 WITA Follow

beritabali/ist/Niluh Djelantik Balas Respons DPRD Gianyar: Kritik Saya Demi Rakyat.

BERITABALI.COM, GIANYAR.

Senator DPD RI asal Bali, Ni Luh Ary Pertami Djelantik atau Niluh Djelantik, menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD Gianyar yang menyebut dirinya tidak memahami kondisi daerah. Dengan tegas, Niluh membantah anggapan tersebut.

“Niluh Djelantik tidak tahu tentang Gianyar? Niluh Djelantik bicara tanpa data? Pak, turun sebentar dari mobil dinas bapak. Silakan berjalan kaki di seluruh Kabupaten Gianyar, atau minimal di dapil bapak. Lihat dan rasakan jalan rusak, trotoar hancur, dan lampu penerangan yang nyaris tidak ada. Baca berita pak, sudah berapa banyak kecelakaan terjadi di Gianyar akibat kondisi itu,” ujarnya, Rabu (20/8).

Niluh menegaskan bahwa kritiknya merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat Gianyar.

“Bos bapak adalah rakyat. Harusnya bapak bersyukur karena saya membantu mengingatkan bupati. Saya yakin beliau paham maksud dan tujuan kritik saya,” tegasnya.

Menurutnya, timnya telah menyiapkan ratusan data dan pemberitaan terkait kondisi infrastruktur di Gianyar. Sebagai anggota Komite II DPD RI, Niluh menyebut dirinya memiliki kewenangan mengawasi kinerja pemerintah daerah di seluruh Bali, termasuk Gianyar.

“Bapak bilang Niluh Djelantik cawe-cawe. Niluh Djelantik cawe-cawe 100 persen untuk kepentingan masyarakat Bali. Kalau bapak, cawe-cawe untuk siapa? Berkenan kalau diaudit?” sindirnya.

Lebih lanjut, Niluh mengingatkan bahwa jabatan politik hanyalah sementara. Ia menantang DPRD Gianyar untuk membuktikan kinerja nyata.

“Bapak punya akses langsung ke pemegang anggaran. Bapak dan teman-teman bapak yang ketok palu setiap ranperda. Bisa sebutkan perda apa saja yang sudah disahkan dan bagaimana transparansi pelaksanaannya?” pungkas Niluh.