Realisasi Pajak Denpasar Tembus Rp1,2 Triliun, Bapenda Optimis Capai Target

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Realisasi Pajak Denpasar Tembus Rp1,2 Triliun, Bapenda Optimis Capai Target

Rabu, 3 September 2025, 12:39 WITA Follow

beritabali/ist/Realisasi Pajak Denpasar Tembus Rp1,2 Triliun, Bapenda Optimis Capai Target.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjaga stabilitas fiskal di tengah gejolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah.

Hingga Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak daerah telah menembus Rp1,2 triliun lebih, atau 70,67 persen dari target Rp1,710 triliun yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025.

Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, mengatakan capaian ini tidak terlepas dari berbagai inovasi dan kebijakan insentif fiskal yang diterapkan Pemkot Denpasar.

“Kami optimis target dapat tercapai. Melalui insentif berupa pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi, beban masyarakat bisa diringankan sekaligus menjaga penerimaan tetap stabil,” ujarnya.

Berbagai terobosan digital terus diperluas, seperti Inovasi Pajak Digital (Pagi) Denpasar, Reditia (Renon Digital Area), hingga Melodi (Melayani Obyek Digital) Sanur. Klasterisasi pelayanan pajak pun diperluas ke kawasan ekonomi di Jalan Teuku Umar Timur, Teuku Umar Barat, dan Gatot Subroto. Selain itu, pelayanan jemput bola hingga pendataan objek pajak baru dilakukan dengan melibatkan desa/kelurahan.

Eddy menegaskan, penguatan fiskal tidak hanya menyasar penerimaan pajak, tetapi juga tata kelola birokrasi. Sejak 2022, Bapenda Denpasar mencanangkan zona integritas bebas korupsi. Pada 2023, lembaga ini berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan tahun ini tengah mengikuti evaluasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Jika berhasil, Bapenda Denpasar akan menjadi kota kedua di Indonesia setelah Bapenda Malang yang meraih predikat WBBM,” katanya.

Capaian ini juga selaras dengan regulasi nasional. Pemkot Denpasar telah mengimplementasikan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Perda No. 5 Tahun 2023, dan Perwali No. 1 Tahun 2024. Bahkan sejak awal 2024, Denpasar sudah mengantisipasi potensi gejolak kenaikan PBB melalui insentif fiskal, setelah melakukan kajian bersama Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kajian tersebut menemukan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebelumnya tidak mencerminkan nilai pasar, bahkan lebih rendah 8–10 kali lipat. Namun Pemkot Denpasar memilih tidak serta-merta menyetarakan NJOP dengan nilai pasar demi menjaga kemampuan bayar masyarakat.

“Intinya, Denpasar sejak awal sudah menyiapkan kebijakan insentif fiskal untuk menghadapi dinamika ini. Kami mengajak seluruh wajib pajak agar taat dan tepat waktu membayar pajak, demi mendukung pembangunan daerah dengan semangat Fiskal Kuat, Denpasar Maju,” tegas Eddy Mulya.