Komisi IV DPRD Badung Soroti Guru Tak Lulus PPPK hingga Kekurangan Mobil Jenazah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Komisi IV DPRD Badung Soroti Guru Tak Lulus PPPK hingga Kekurangan Mobil Jenazah

Rabu, 5 November 2025, 18:51 WITA Follow

beritabali/ist/Komisi IV DPRD Badung Soroti Guru Tak Lulus PPPK hingga Kekurangan Mobil Jenazah.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BADUNG.

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Gosana II, Lantai 2 Kantor DPRD Badung, Selasa (4/11/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menegaskan bahwa pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar rutinitas tahunan. Ia menekankan bahwa anggaran harus benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat melalui program strategis yang dirasakan langsung.

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah nasib 394 guru yang hingga kini status kerjanya masih mengambang karena tidak lulus seleksi PPPK.

“Kami tidak ingin para guru ini dirumahkan begitu saja. Kami akan dorong konsultasi ke Kementerian Pendidikan agar ada kebijakan khusus. Kalau mengandalkan Dana BOS, jelas tidak cukup,” tegasnya.

Selain masalah tenaga pendidik, Komisi IV juga memberikan perhatian pada kondisi fisik sekolah. Graha Wicaksana meminta agar insiden plafon ambruk yang sempat terjadi tidak terulang.

“Sudah dirancang perbaikan 22 sekolah pada 2026, tapi masih ada 10 yang tertunda. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.

Di bidang kesehatan, Komisi IV mendesak percepatan pembangunan puskesmas baru di Pecatu dan Ungasan/Tuban. Saat ini, wilayah Kuta Selatan hanya memiliki satu puskesmas yang dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh kebutuhan warga.

“Pelayanan kesehatan harus menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Kami juga ingin Rumah Sakit Suwiti dan Giri Asih segera beroperasi penuh dengan layanan BPJS,” imbuhnya.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah minimnya ketersediaan mobil jenazah di Badung. Saat ini, RS Mangusada, PMI, dan BPBD masing-masing hanya memiliki satu unit.

“Bayangkan, dalam sehari bisa ada dua atau lebih warga yang membutuhkan layanan antar jenazah. Ini kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi,” katanya.

Rapat tersebut menjadi momentum evaluasi penting bagi Komisi IV DPRD Badung untuk memastikan penyusunan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial.