Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., turun langsung menemui masyarakat Desa Jatiluwih dalam kegiatan rembug bersama yang digelar untuk menyerap aspirasi serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi warga setempat, Senin (5/1). 

Kegiatan ini berlangsung terbuka dan penuh kekeluargaan sebagai wadah dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan beragam isu strategis, mulai dari pelestarian kawasan warisan budaya, pengelolaan pariwisata, sektor pertanian, hingga kebutuhan infrastruktur pendukung desa. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut audiensi perwakilan masyarakat Jatiluwih di Kantor Bupati Tabanan beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Sanjaya turut mengajak Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda, asisten dan kepala perangkat daerah terkait, Perbekel, serta Bendesa Adat setempat. Pembahasan difokuskan pada polemik penyegelan 13 unit usaha pariwisata oleh Tim Pansus TRAP/Tramtib DPRD Provinsi Bali.

Bupati Sanjaya menegaskan kehadirannya merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk mendengar langsung suara masyarakat. Ia menyampaikan bahwa setiap masukan akan dikaji secara cermat agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan warga serta menjaga keberlanjutan Desa Jatiluwih sebagai kawasan strategis budaya dan lingkungan.

Selain menyerap aspirasi, Sanjaya juga melihat langsung kondisi lapangan pasca penyegelan usaha pariwisata yang berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Saat masyarakat Jatiluwih datang audiensi ke Kantor Bupati, saya sudah berjanji akan datang ke sini. Hari ini saya hadir untuk mendengar langsung, melihat langsung, dan bersama-sama mencari jalan keluar yang baik dan bijaksana,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa penyegelan 13 unit usaha pariwisata oleh Pansus TRAP/Tramtib Provinsi Bali merupakan bagian dari penegakan aturan tata ruang dan perizinan yang berlaku di seluruh Bali, bukan semata-mata ditujukan ke Jatiluwih. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkewajiban mengayomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal.

Menurut Sanjaya, penyelesaian persoalan di Jatiluwih tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, serta keberlanjutan sistem subak sebagai warisan dunia UNESCO.

“Subak Jatiluwih bukan hanya sawah berteras, melainkan sebuah sistem kehidupan yang menyatu antara parahyangan, pawongan, dan palemahan. Ini adalah warisan leluhur sejak berabad-abad lalu dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pasca penyegelan, kunjungan wisata ke Jatiluwih mengalami penurunan hingga sekitar 80 persen, yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat dan tenaga kerja. Sebagai langkah konkret, Pemkab Tabanan mendorong kebijakan moratorium sebagai ruang solusi sementara sambil menunggu dialog dan koordinasi lebih lanjut dengan Pansus TRAP dan Pemerintah Provinsi Bali.

Ke depan, Sanjaya menegaskan tidak boleh ada penambahan bangunan baru yang melanggar ketentuan. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan ruang komunikasi serta memberlakukan kebijakan penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga Desa Jatiluwih sebagai bentuk keberpihakan kepada petani dan masyarakat lokal.

“Kami ingin masyarakat Jatiluwih tetap menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Aturan harus ditegakkan, tetapi jangan sampai mematikan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Sanjaya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

“Tujuan kita satu, Jatiluwih tetap lestari, pariwisata berjalan, masyarakat sejahtera, dan aturan ditegakkan secara adil,” tegasnya.