Pemerintah Kota Denpasar mulai mematangkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 melalui simulasi peninjauan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan nilai pasar, akurasi data, serta prinsip keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, Kamis (22/10), di Kantor Wali Kota Denpasar.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bapenda Kota Denpasar I Nyoman Denny Widya memaparkan hasil simulasi peninjauan NJOP dengan didampingi sekretaris badan, kepala bidang, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT).

Jaya Negara menegaskan, peninjauan dan pemutakhiran NJOP harus dilakukan secara cermat, objektif, serta berdasarkan data yang akurat. Menurutnya, penyusunan kebijakan PBB-P2 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus memperhatikan keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan masyarakat.

“Prinsipnya, kita ingin kebijakan NJOP dan PBB-P2 ini disusun dengan perhitungan yang matang, menggunakan data yang valid, serta mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Optimalisasi pendapatan daerah penting, tetapi aspek keadilan dan kemampuan masyarakat juga harus menjadi perhatian,” ujar Jaya Negara.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, akademisi, dan praktisi penilai publik untuk menghasilkan kajian yang komprehensif. Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap skenario kebijakan dapat dievaluasi secara menyeluruh sebelum menjadi dasar perumusan kebijakan PBB-P2 Tahun 2027.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Denpasar berharap kebijakan perpajakan daerah dapat disusun secara terukur dan proporsional, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah dan kemampuan masyarakat.

Bapenda Denpasar Simulasikan Pembaruan NJOP

Kepala Bapenda Kota Denpasar I Nyoman Denny Widya menjelaskan, penyampaian hasil simulasi merupakan bagian dari persiapan pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang berbasis data.

Pembahasan tersebut turut melibatkan akademisi, praktisi penilai publik, serta Research and Development for Societal Impact (RDSI), unit pendukung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang berfokus pada riset, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dalam pembahasan ini, kami memperhatikan perkembangan nilai pasar serta data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berbagai skenario kebijakan juga disimulasikan untuk memastikan peninjauan NJOP memiliki dasar yang akurat, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas dalam penetapan PBB-P2,” jelas Denny.

Menurut Denny, perkembangan nilai pasar dan data pertanahan menjadi sejumlah aspek yang diperhatikan dalam simulasi tersebut. Berbagai skenario dikaji untuk memastikan pembaruan NJOP memiliki landasan yang akurat dan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Hasil simulasi selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembaruan NJOP dan PBB-P2 Tahun 2027.

Pemkot Denpasar berharap kajian yang komprehensif dan berbasis data dapat memperkuat pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Denpasar.