Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, menegaskan bahwa Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan kebutuhan mendesak bagi Bali, bukan lagi sekadar opsi kebijakan. 

Ia menilai kondisi darurat sampah di Bali membutuhkan lompatan kebijakan yang berani, terukur, dan berkelanjutan.

"Saya melihat rencana PSEL ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kondisi Suwung sudah overkapasitas. Produksi sampah Bali kurang lebih 3.436 ton per hari itu angka serius. Kalau tidak ada lompatan kebijakan, kita akan terus gali lubang tutup lubang," ungkapnya, Sabtu (21/2/2026).

Menurut De Gadjah, PSEL berpotensi menjadi solusi struktural jangka panjang, bukan sekadar kebijakan tambal sulam. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Selain harus transparan, ia menekankan pembangunan PSEL mesti berbasis kajian lingkungan yang kuat. 

"Jangan sampai menimbulkan masalah baru seperti polusi udara atau konflik sosial. Prinsip saya, solusi iya, tapi harus benar dan bersih," ujarnya.

De Gadjah menyatakan optimistis proyek PSEL dapat direalisasikan pada awal 2028, asalkan dikerjakan secara konsisten dan tidak setengah hati. Namun ia menekankan, PSEL bukan satu-satunya solusi persoalan sampah di Bali. Tetap harus ada pemilahan dari sumber baik mulai Desa adat, hotel, restoran, dan rumah tangga harus disiplin. Ia menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

"Kalau semua bergerak bersama, 2028 itu realistis. Kalau hanya mengandalkan proyek fisik tanpa perubahan perilaku, akan berat," ungkapnya.

Terkait posisi Bali sebagai destinasi wisata global, De Gadjah menyebut pembenahan pengelolaan sampah sudah sangat terlambat, namun masih ada peluang untuk bangkit jika semua pihak bergerak bersama. Ia menegaskan Bali harus memiliki sistem pengelolaan sampah modern, infrastruktur ramah lingkungan, serta energi terbarukan yang memenuhi standar internasional.

"Negara-negara maju sudah lama punya waste to energy plant. Kita tidak boleh kalah. Tapi sekali lagi, teknologinya harus rendah emisi, standar internasional dan diawasi ketat. Jangan hanya mengejar listriknya, tapi lupa dampak lingkungannya," katanya.

Soal pembahasan kebijakan dan anggaran PSEL, De Gadjah menyebut isu ini telah masuk kebijakan strategis nasional. Ia menilai Pemerintah Provinsi Bali berperan dalam penyediaan lahan, sementara pelaksanaan teknis berada di bawah kendali Danantara. Terkait anggaran dan tender, ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.

"Soal angka detail anggaran dan pemenang tender, itu ranah Danantara dan proses pengadaan dan lain-lain setahu saya adalah Danantara ya, apalagi ini nilainya besar, bisa triliunan rupiah. Kalau sudah final dan diumumkan resmi, tentu harus disampaikan terbuka ke publik," tandasnya.

De Gadjah menegaskan persoalan sampah di Bali sudah berada pada level darurat dan membutuhkan keputusan besar yang berpihak pada lingkungan dan generasi mendatang.

"Masalah sampah di Bali ini sudah darurat. Kalau kita tidak berani ambil keputusan besar sekarang, generasi berikutnya yang menanggung. PSEL bisa jadi solusi, tapi harus dijalankan dengan akal sehat, transparansi, dan keberpihakan pada lingkungan Bali. Bali ini bukan hanya tempat tinggal kita. Ini warisan untuk anak cucu," pungkasnya.